Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Masjid dengan fasilitas CCTV untuk menjamin keamanan kawasan parkir dan jemaahnya, punya komunitas relawan donor yang telah didata golongan darahnya dan senantiasa siap menyumbangkan darahnya, pun menargetkan perolehan infak atau sumbangannya selalu habis terserap itu, berdiri di Kampung Jogokariyan, Mantijeron, Yogyakarta.
Wujudnya tak banyak berbeda dengan masjid kampung, lokasi beribadah yang didirikan secara komunal. Namun, inspirasi dialirkannya ke penjuru Nusantara hingga Eropa dan Palestina.
Pengurus Sekretariat Takmir, Enggar Haryo Panggalih, 28, berkisah, Masjid Jogokariyan berdiri sejak lima dekade lalu, sedangkan pembaruan manajemen dilakukan mulai 1999. “Sebelumnya, hampir sama dengan masjid kebanyakan. Namun, 18 tahun lalu Masjid Jogokariyan melakukan sinergi dengan umat dan pihak-pihak terkait. Di antaranya, kami bekerja sama dengan PMI dan rumah sakit daerah di Yogyakarta. Jika ada pasien butuh darah, kontaknya langsung ke Masjid Jogokariyan,” kata Galih ketika dijumpai seusai salat Ashar, Kamis (2/3) sore.
Kendati punya usaha penyewaan kamar dan ruang rapat, masjid juga menggalang dana sekaligus rasa memiliki warga dengan angka infak minimal yang dianjurkan pada jemaahnya, Rp1.500 per Jumat, dikalkulasi dari ongkos pemeliharaan dibagi kapasitas masjid.
Pendanaan dan kuatnya semangat dan kolaborasi para pengurus membuat fasilitas fisik pun inovasi program pembelajaran dan pemberdayaan umat membuat masjid ini menjadi referensi. “Konsep kami, pengurus bukan sebagai penguasa, melainkan pelayannya jemaah. Setiap kebutuhan jemaah, kami berusaha hadir,” kata Galih.
Upaya menjadikan masjid sebagai rumah kebaikan itu diwujudkan dengan membentuk 25 divisi, seperti divisi salat subuh yang berikhtiar memaksimalkan jumlah jemaah dengan mengirimkan undangan seperti resepsi pernikahan hingga menyediakan sarapan, juga divisi poliklinik yang buka tiga pekan sekali. Total warga yang aktif di kepengurusan, 115 orang. “Kami menghidupkan masjid secara kultural, pengelola peka pada lingkungan, semua disesuaikan, sambil perlahan-lahan menyesuaikan agar kondisinya lebih baik,” kata Galih.
Masjid dan pilkada
Ikhtiar menuju perbaikan, baik dalam konteks masjid secara internal maupun ketika berhadap dalam sistem yang lebih makro, menurut Imam Addaruqutni, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, memang menjadi keniscayaan. Pun ketika masjid digosipkan terseret pusaran politik dalam panasnya pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta, dan menyeruaknya isu sertifikasi khatib, sosok yang melekat di dalamnya.
“Sesekali konfilk perlu karena mirip dialektis proses berpikir, kadang-kadang pemikiran yang baru jadi konfilk. Namun, setelah mapan, masyarakat akan memahami dan menerima. Persatuan itu tidak hanya mengenai umat, tetapi inklusif,” kata Imam.
Khatib harus intelek
Nyatanya, Masjid Syuhada, juga di Yogyakarta, selain makmur dengan aneka kegiatan, mulai katering hingga pemberian beasiswa, juga tak abai pada pentingnya menjaga toleransi. Tak jauh dari Masjid Syuhada terdapat dua buah gereja dan upaya menghargai perbedaan dilakukan dengan dikecilkannya volume pengeras suara ketika peribadatan umat agama lain dilakukan. Saat ada kebaktian, jalan di depan masjid pun terbiasa digunakan untuk tempat parkir.
Lebih dalam lagi, untuk memacu umatnya berkembang, masjid ini menetapkan dua kriteria bagi pendakwah di Masjid Syuhada yang salah satunya terbilang tak lazim. Pertama, mahir Alquran, kedua berpendidikan tinggi.
“Mayoritas jemaah kami terpelajar. Oleh sebab itu, untuk menjadi khotib minimal S-2. Tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi. Kita berharap para guru besar, akademisi, juga bisa menyampaikan dakwah. Kami tidak membatasi materi karena tidak berafiliasi pada kelompok apa pun, kami sangat netral,” kata Wakil Sekretaris Yayasan Masjid Syuhada Ahmad Busyro, 37.
Tahajud doakan bangsa
Menolak masuk ke pusaran kontroversi isu masjid dan politik, yang kini bercampur baur dengan hilir mudiknya hoax di media sosial, Masjid Agung Karawang, Jawa Barat, rutin mengadakan salat malam atau tahajud serta subuh berjemaah.
“Saat tahajud berjemaah sampai 4.000 orang, kami tidak menyentuh hal politik, justru kami mendoakan negeri ini lebih makmur. Boleh agama untuk dibawa kepentingan negara, asalkan masyarakat yang kurang mengerti apa-apa jangan digiring,” kata Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Karawang, Acep Jamhuri, kepada Media Indonesia, Kamis (2/3).
Intervensi yang justru dibutuhkan, kata Acep, semata soal kemakmuran masjid. “Kami butuh pelatihan manajemen kemasjidan agar lebih banyak memberi pada masyarakat,” ujar Acep yang menyakini masjidnya tertua di Pulau Jawa, didirikan 1418 Masehi oleh Syekh Hasunudin bin Yusuf Sidik ulama atau Syeh Quro, melebihi usia Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak.
Perbedaan pendapat, masyarakat yang bertumbuh dan masjid pun seharusnya jadi salah satu motor dalam proses pendewasaan bangsa, sekaligus motor kesejahteraan. “Masjid bisa bersinergi dengan banyak pihak, seperti dengan Muhammadiyah, yang punya rumah sakit sehingga bisa menyediakan dokter, dengan bank syariah sehingga bisa ditempatkan ATM di sana serta terjun dalam dunia pendidikan dengan membuka PAUD,” kata Imam. (CS/Rio/*/M-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved