Bimtek Penjamah Makanan MBG Perkuat Standar Higiene Dapur SPPG

PEMERINTAH memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan dan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kegiatan tersebut berlangsung pada 7–8 Maret 2026 dan dilaksanakan serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG).

Delapan wilayah yang menjadi lokasi kegiatan yakni KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap harinya kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari berbagai unsur pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Peserta terdiri atas Kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), serta juru masak yang terlibat langsung dalam operasional dapur penyedia makanan program MBG.

Baca juga : Tingkatkan Kualitas Layanan, BGN Gelar Bimtek Penjamah Makanan

Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi dapur-dapur SPPG.

KUALITAS MAKANAN
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional Brigjen (Purn) Suardi Samiran mengatakan kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan, tetapi juga oleh proses pengolahan hingga penyajian makanan.

“Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya. Karena itu standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG,” ujar Suardi saat membuka kegiatan secara hybrid.

Baca juga : Guru Besar UI Sebut MBG Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia Sejak Dini

Ia menegaskan kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas yang terlibat dalam program MBG, sehingga seluruh proses penyediaan makanan dapat berjalan sesuai standar kesehatan dan sanitasi.

Menurutnya, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi juga menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar keamanan pangan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG,” katanya.

Suardi menambahkan, sertifikat tersebut merupakan bentuk komitmen sekaligus tanggung jawab penyelenggara program dalam menyediakan makanan yang aman dan higienis bagi masyarakat.

PESERTA BIMTEK
Kegiatan ini juga dihadiri para Kepala KPPG dari delapan wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut.

Para kepala KPPG menilai kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan Program Makanan Bergizi Gratis tidak hanya terpenuhi dari sisi jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari sisi kualitas dan keamanan pangan.

Melalui kegiatan ini, para penjamah makanan dan pengelola SPPG memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai standar keamanan pangan, termasuk prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Sejumlah kepala KPPG di daerah seperti Surabaya, Bogor, Sleman, dan Jakarta juga menekankan pentingnya percepatan penerbitan SLHS untuk menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat program MBG.

Mereka menilai sertifikat tersebut tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari melalui penerapan standar higiene dan sanitasi yang konsisten di dapur SPPG.

Selain itu, mereka menilai keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga para petugas pengolah makanan.

LANGKAH AWAL
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional Nurjaeni mengatakan kegiatan bimbingan teknis ini menjadi langkah awal untuk membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional dapur SPPG.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah,” ujar Nurjaeni.

Ia berharap melalui koordinasi lintas pihak, proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi dapat berlanjut hingga terbitnya sertifikat dan penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan.

Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG sekaligus meningkatkan kualitas pengolahan makanan dalam program MBG.

“Melalui pendekatan ini kami berharap Program Makanan Bergizi Gratis benar-benar dapat menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas,” katanya.

Dengan adanya bimbingan teknis ini, pemerintah berharap standar keamanan pangan dalam program MBG semakin kuat sehingga makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis untuk dikonsumsi. (Ant/E-2)