Kemendikdasmen Pastikan Revitalisasi Satuan Pendidikan Terdampak Bencana Disertai Mitigasi Struktural

TENAGA Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki, memastikan bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di daerah terdampak bencana harus memberikan upaya mitigasi struktural. 

Dalam artian, pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di daerah terdampak bencana harus membangun sekolah yang aman dari potensi bencana yang akan terjadi di masa depan, khususnya jika dilihat dari kawasan rawan bencana. 

“Idealnya memang seperti itu (ada upaya mitigasi satuan pendidikan terhadap potensi bencana di masa yang akan datang) dan sudah diatur dalam Permendikbud 33/2019 yaitu harus memberikan upaya mitigasi struktural. Jadi secara standar dilakukan. Terutama untuk rusak berat dan relokasi,” ungkapnya dalam acara Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang, Senin (2/3). 

Baca juga : Mendikdasmen Pastikan 100% Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Beroperasi

Lebih lanjur, untuk revitalisasi satuan pendidikan di daerah Sumatra, dia juga mendorong adanya penguatan bangunan dari risiko gempa, karena wilayah Sumatra juga memiliki risiko gempa yang cukup tinggi. 

“Kami juga mendorong penguatan bangunan karena di Sumatra itu ada risiko gempa yang cukup tinggi karena di wilayah megathrust. Itu kami dorong,” ujar Muzaki. 

Perlu diketahui, sampai dengan 27 Februari 2026, jumlah sekolah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran pascabencana di Sumatra telah menyentuh angka 1.741 sekolah dengan total nilai sebanyak Rp1,254 triliun. Sementara anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp411,4 miliar. 

Baca juga : Hasil Revitalisasi dan USB Sekolah Diresmikan, PP Persis Apresiasi Presiden Prabowo

Proses pencairan sempet tertunda untuk pekan ini karena ada adendum PKS menyesuaikan penambahan mebelair dalam menu revitalisasi. Rencananya, pekan depan PKS bertambah 248 sekolah dan proses pencairan terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.

Selain itu, Kemendikdasmen melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) juga melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 M. Direncanakan, proses ini akan selesai minggu depan supaya bisa segera bisa disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan. 

Sementara untuk bantuan bagi guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp220 Miliar untuk sekitar 36 ribu guru dan masih dilakukan verifikasi terhadap 23 ribu guru lainnya. (H-2)