Jangkau 70% dari Target Nasional, Program MBG Perkuat Kualitas Gizi Masyarakat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan implementasi yang masif dan berdampak luas bagi masyarakat. Hingga kini, program itu menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat atau sekitar 70% dari total target nasional.

Demikian disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang diwakili Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Prof Sitti Aida Adha Taridala saat pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW Gapembi) Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Rabu (11/2/2026).

Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Baca juga : MBG Berdampak Nyata, Stunting Turun, Pola Makan Sehat Anak Terbentuk

“Program MBG tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas makanan, tapi juga kualitas gizi. Makanan yang disediakan dirancang sebagai makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral,” ujar Sitti Aida.

Ia menambahkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong memenuhi standar sanitasi dan higiene dapur, termasuk kepatuhan terhadap standar laik higiene sanitasi serta jaminan halal. Hal itu dinilai penting untuk memastikan makanan yang disajikan aman, layak konsumsi, dan dapat dipercaya masyarakat.

Acara tersebut dihadiri antara lain Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisnawarman, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito B S, dan Ketua Umum Gapembi Alven Stony. Dalam acara itu, Tri Yulia Rizki Ananda resmi dilantik sebagai Ketua DPW Gapembi Sumatera Selatan.

Baca juga : INDEF Nilai MBG sebagai Investasi SDM Jangka Panjang

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito mengingatkan pentingnya kesiapan kelembagaan dan standar operasional dalam pelaksanaan program. Ia menekankan agar Gapembi bersama pemerintah daerah segera menyiapkan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Gapembi dan dinas kesehatan kabupaten/kota perlu segera menyiapkan SLHS sesuai Keputusan Presiden dan Surat Edaran Menteri Kesehatan. Standar ini penting untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan dalam program MBG memenuhi aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat,” kata Harjito.

Sementara itu, Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga jadi penggerak ekonomi daerah.

Menurut dia, implementasi program itu membuka peluang keterlibatan luas bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengolah makanan, jasa katering, hingga distribusi pangan.

“Pelibatan UMKM menciptakan rantai pasok berbasis daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat setempat,” ujar Alven.
Ia berharap melalui pelantikan DPW Gapembi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Tri Yulia Rizki Ananda, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat semakin kuat mendukung keberhasilan program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (H-2)