Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menegaskan bahwa Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki peran strategis dan transformatif dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan. Ia mengajak dunia untuk melihat HTI tidak hanya sebagai penghasil kayu, tetapi sebagai tulang punggung bagi ekonomi hijau di masa depan.
“Pemerintah Indonesia mengarahkan pengelolaan HTI agar berperan aktif dalam transisi energi dengan memproduksi biomassa dan bahan baku bioenergi, menggantikan material berbasis fosil dengan sumber daya terbarukan,” ujar Laksmi dalam keterangan resmi, Jumat (14/11).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan strategi ini membutuhkan dukungan investasi hijau yang besar. Pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum dan konsesi berbasis prinsip keberlanjutan, penyediaan insentif hijau, serta skema kemitraan inklusif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan.
Dalam kesempatan tersebut, Laksmi juga menyoroti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai “paspor hijau” yang menjamin setiap produk hasil hutan, termasuk biomassa, dapat ditelusuri asal-usulnya, legal, dan diproduksi secara berkelanjutan. Sistem ini, kata dia, sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dan perjanjian internasional seperti FLEGT-VPA.
Laksmi juga menyampaikan ajakan untuk berkolaborasi memperkuat penelitian, harmonisasi standar keberlanjutan, serta akses pembiayaan hijau dan teknologi.
“Masa depan Hutan Tanaman Industri bukan hanya tentang bahan baku, tetapi tentang menciptakan mata pencaharian berkelanjutan dan sistem energi bebas karbon,” tegasnya.
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Kementerian Kehutanan mengintensifkan upaya tersebut untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
Kejaksaan Agung mendatangi Dirjen Planologi Kemenhut untuk pencocokan data perubahan fungsi hutan lindung. Kejagung dan Kemenhut tegaskan bukan penggeledahan.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengoptimalkan pemanfaatan kayu gelondongan yang hanyut saat bencana banjir bandang di Sumatra.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) melanjutkan upaya penanganan kayu gelondongan sisa bencana Sumatra, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatra Utara.
Pihak Kemenhut menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved