Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan para guru madrasah di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (30/10). Dia mendukung perjuangan para guru yang tergabung dalam Gerakan Guru Bersatu (GERUS) itu.
"Aksi yang dilakukan GERUS merupakan bentuk aspirasi dari para guru madrasah yang menuntut keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan kesejahteraan guru. Kami memahami dan menghargai perjuangan mereka,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (30/10).
Meskipun secara teknis madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang bukan merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI, Lalu menegaskan bahwa isu kesejahteraan guru, kesetaraan regulasi, dan pemenuhan hak pendidik adalah isu strategis nasional yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Legislator PKB asal Dapil NTB II itu menegaskan bahwa persoalan guru madrasah tidak bisa dilihat semata-mata dari aspek kelembagaan. Ini persoalan keadilan bagi para pendidik.
"Pemerintah perlu hadir memastikan semua guru mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa membedakan apakah mereka berada di bawah Kemendikdasmen atau Kemenag,” tegasnya.
Menurut Lalu Hadrian, akar persoalan terletak pada kebijakan anggaran pendidikan dan distribusi yang belum merata, sehingga banyak guru, terutama di madrasah, belum tersentuh secara adil oleh kebijakan kesejahteraan.
Dia mengatakan, langkah konkret yang mendesak adalah penyederhanaan dan penyatuan skema pengangkatan serta penyaluran tunjangan guru di bawah payung regulasi yang inklusif.
"Negara harus menilai guru dari kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa, bukan dari institusi tempatnya mengabdi,” pungkasnya. (H-3)
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Peningkatan kualitas tenaga keagamaan tidak hanya berdampak pada mutu pembelajaran, tetapi juga terhadap pembinaan akhlak dan spiritual masyarakat.
PARA guru madrasah swasta menuntut soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemenag menjelaskan itu memerlukan koordinasi lintas instansi
Terkait status guru madrasah, pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna merumuskan kebijakan yang tepat, adil, dan berkelanjutan.
Madrasah swasta memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.
Soeparman juga menuntut pemerintah membuka kembali program inpassing/kesetaraan
Sejumlah organisasi guru menggelar demo di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved