Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar, memastikan layanan kesehatan di seluruh rumah sakit milik Pemprov Sulsel tetap optimal pasca redistribusi tenaga kesehatan sebanyak lebih dari 800 orang.
Menurutnya, kebijakan redistribusi ini sudah melalui analisis mendalam, termasuk analisis jabatan dan rasio layanan oleh Biro Organisasi Pemprov Sulsel. Tujuannya, kata dr. Ishaq, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, sekaligus pemerataan layanan.
“Redistribusi bukan pengurangan, melainkan penyesuaian kebutuhan riil RS. Tenaga berlebih di satu unit dipindahkan ke unit lain yang membutuhkan, sehingga masyarakat mendapat layanan lebih dekat dan merata,” tegasnya, Jumat (29/8).
Salah satu yang diuntungkan adalah RS Lamappapenning sebagai RS regional Bone-Wajo-Soppeng, yang kini diperkuat SDM tambahan agar layanan makin maksimal.
Selain rumah sakit, tenaga kesehatan juga ditempatkan di klinik-klinik Pemprov Sulsel di berbagai OPD, sejalan dengan program Gubernur untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Dr. Ishaq menegaskan, redistribusi dilakukan hati-hati agar tidak menurunkan kualitas layanan. Justru langkah ini membuat tenaga kesehatan lebih fokus pada layanan prioritas, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Kebijakan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan layanan kesehatan tetap berkualitas, efisien, dan merata,” pungkasnya. (RO/Z-10)
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved