Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa konsep disabilitas tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga pada makhluk hidup dan alam sekitar. Menurutnya, semua ciptaan Tuhan yang mengalami keterbatasan tetap layak dihargai dan dirawat.
Hal itu disampaikan Menag saat menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) Republik Indonesia di kantor Kemenag Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan layanan keagamaan inklusif, termasuk layanan haji ramah disabilitas.
"Bagi saya pribadi, disabilitas itu bukan hanya orang. Kucing yang pincang, burung yang tidak bisa terbang, rumput yang kering, bahkan sungai yang dikotori, semua itu bentuk disabilitas yang perlu diberikan pelayanan," kata Menag dalam keterangannya, Kamis (28/8).
Menag menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan inklusif, termasuk bagi kalangan disabilitas. Ia menjelaskan, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mencetak Al-Qur’an dengan tanda isyarat. Saat ini, Kemenag juga tengah menyiapkan Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Internasional yang juga akan melibatkan tunanetra.
"Nanti pembukaan MTQ Internasional itu di Istiqlal, jadi kita undang temen-temen untuk datang juga. Ini cara kita memberi ruang agar teman-teman difabel juga bisa menunjukkan kemampuannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komnas Disabilitas, Dante Rigmalia mengapresiasi dukungan Kemenag terhadap layanan pendidikan dan ibadah bagi penyandang disabilitas. Ia menilai keterlibatan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025 telah memberikan ruang komunikasi yang lebih baik antara jemaah difabel dan petugas PPIH.
"Kami sudah mendampingi proses haji ramah disabilitas sejak 2023. Tahun 2025 kami dilibatkan lebih signifikan, bukan hanya mendampingi tapi juga turun langsung ke lapangan," ujar Dante.
Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan menambahkan bahwa pihaknya berharap regulasi dan kebijakan Kemenag semakin kuat dengan pendampingan Komnas. Menurutnya, isu haji ramah disabilitas menjadi perhatian utama yang harus dijaga berkelanjutan.
"Kami berharap di 2026, meski penyelenggaraan haji akan dikelola Kementerian Haji dan Umrah, layanan ramah lansia dan disabilitas bisa dipertahankan, dijalankan, bahkan ditingkatkan dari berbagai aspeknya," tuturnya. (Fik/M-3)
Menag Nasaruddin Umar ajak umat Islam jadikan Idulfitri 1447 H momentum asah empati sosial. Simak pesan menyentuh Menag tentang makna kemenangan sejati di sini.
Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Menag Nasaruddin Umar lapor ke Presiden Prabowo terkait kesiapan Idulfitri 2026. Di Bali, malam takbiran disepakati tanpa sound system dan dibatasi hingga jam 9 malam
IMAM Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengungkapkan sejumlah rencana besar pembenahan dan pengembangan, mulai dari penataan, pencahayaan, hingga perbaikan kawasan sekitar masjid.
"Mau bikin ram justru bertolak belakang dengan kearifan masyarakat adat, padahal itu kebutuhan bagi penyandang disabilitas,"
Kerja sama KND dengan Media Indonesia di antaranya diwujudkan dalam penyelenggaraan Festival Setara dan Berdaya 2024 pada 11-12 Desember 2024.
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
KND terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya membangun peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
SEBAGAI Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia membuat komisi ini sebagai tempat untuk memantau dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved