Kemendikdasmen: Implementasi PJJ di Seluruh Provinsi Dimulai Tahun Depan

DIREKTUR Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa implementasi pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di setiap provinsi di Indonesia rencananya akan diberlakukan tahun depan. 

“Sesuai timeline, replikasi PJJ di provinsi di Tahun Ajaran 2026/2027,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (18/8). 

Lebih lanjut, Tatang menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas provinsi terkait dengan pelaksanaan PJJ. 

Baca juga : Pupuk Pendidikan Bermutu dan Penguatan Karakter Anak

“Pekan depan rapat koordinasi dengan dinas provinsi. Ada beberapa tahapan sebelum ke replikasi di tingkat provinsi, di samping aspek substansi, konten, regulasi dan kesiapan daerah akan menjadi pertimbangan,” ujar Tatang. 

Perlu diketahui, Kemendikdasmen telah menyiapkan peta jalan pelaksanaan PJJ yang direncanakan akan diimplementasikan di setiap provinsi di Indonesia, untuk mengurangi anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) jenjang pendidikan menengah.

Pascauji terap pelaksanaan PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, Kemendikdasmen menargetkan implementasi program PJJ dapat dilakukan secara lebih luas.

Baca juga : Reformasi Kepemimpinan Sekolah

“Jadi, secara bertahap program Pendidikan Jarak Jauh ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia,” ujar Tatang. 

Sesuai peta jalan penerapan kebijakan PJJ, lanjut Tatang, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu, pemerintah juga melakukan rangkaian sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PJJ.  

“Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,” Tatang menambahkan. (Des/I-1)