Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih muncul perbedaan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan antarkementerian dan lembaga.
"Data PBI ini tidak pernah tau yang benar mana yang enggak antara data dari Kemenkes, Kemensos, Dukcapil tidak pernah sama," kata Budi dalam RDP di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik dan BPJS Kesehatan akan melaraskan atau seragamkan data yang lebih update.
"Ini mumpung menterinya temenan dan kepala BPS juga berteman berniat membereskan ini. Karena setiap tahun kena audit BPK, menkesnya dikejar-kejar BPJS Kesehatan, dan berdampak hingga rumah sakit," ujarnya.
Setelah dilihat memang ada banyak titik rekonsiliasi data. Budi menyebut antar kementerian sudah setuju data hanya di BPS yang namanya Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSN). Sebelumnya data ada di Kemensos, Kemenkes, BPS, dan BPJS Kesehatan.
"Kementerian/lembaga boleh melakukan pemutakhiran data tapi tetap kembali ke BPS. Semuanya setuju disimpan di BPS dan BPS hanya satu-satunya sumber data valid untuk PBI," ungkapnya.
Sementara untuk pemutakhiran data bantuan subsidi bisa disentralisasi di Kementerian Sosial karena bisa mengeluarkan produk aturan alam bentuk SK.
"Kemensos bisa manggil Kemenkes, Dukcapil, BPJS, dan sumber lain untuk memutakhirkan data setiap bulan," ucapnya.
Nantinya Kemensos mengumpulkan data dari Dukcapil dan BPJS Kesehatan kemudian diolah di DTSEN BPS menjadi data basis baru dan data itu digunakan oleh kemensos melalui SK. Kemenkes tidak akan melakukan pengecekkan apapun lagi.
"Dengan demikian tidak akan ada lagi perbedaan basis data antara BPJS, Kemenkes, Kemendagri, Kemensos, dan BPS dan datanya sentral di BPS dan setiap bulan dilakukan adjustmenya," pungkasnya. (Iam/I-1)
MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
Meski begitu, Budi meminta masyarakat tetap tenang terutama bagi yang sudah divaksin. Menurutnya, varian virus covid-19 yang menyebar saat ini tergolong tidak terlalu berbahaya.
Kebijakan yang dibuat Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kerap kali menimbulkan polemik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved