Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik sebagai perwujudan capaian kinerja, tidak terkecuali Badan POM. Dalam melakukan pelayanan publik, kinerja Badan POM tidak luput dari pengawasan lembaga lain seperti Ombudsman, BPKP, dan BPK.
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Ditwaskos secara rutin menyelenggarakan forum koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka sharing informasi dan menjaring masukan demi perbaikan pelayanan publik yang tepat sasaran, tidak berpihak, dan sesuai dengan janji layanan.
Kegiatan Forum Dukungan Pelayanan Publik yang Transparan dan Berkelanjutan diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Badan POM. Kegiatan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan publik Ditwaskos, yaitu kementerian/lembaga, asosiasi kosmetik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media massa, pelaku usaha, dan internal Badan POM. Forum dukungan dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Irwan, S.Si, Apt, MKM.
Irwan menyampaikan bahwa Ditwaskos senantiasa melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan kepada pengguna layanan. Tahun 2024, sebagai terobosan pelayanan publik Ditwaskos meluncurkan Program Akselerasi Maturity yang ditujukan untuk industri kosmetik yang masih menerapkan CPKB secara bertahap agar dapat menerapkan CPKB secara full dan mendapatkan sertifikat CPKB.
Di tahun 2025, akan dilakukan pengembangan SISTEMATIK (Sistem Informasi Pelayanan Kosmetik) yang terdiri dari DILAN (Digitalisasi Layanan), PINTER (Pusat Informasi Terpadu), KONEKSI (Konten Edukasi), LINTAS (Layanan Informasi dan Akses Solusi). Pada kegiatan forum ini, Irwan juga meminta dukungan dari peserta yang hadir dalam rangka Ditwaskos memperoleh WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
ANGGOTA Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memaparkan keuntungan yang didapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp2 ribu per porsi.
2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.
Fadli mengatakan, indikasi penguasaan wilayah laut kini didasari adanya permintaan penerbitan dokumen di Desa Kohod. Bahkan, ada berkas yang sudah dicabut, namun, diajukan ulang.
SENGKETA klaim pembiayaan antara ratusan rumah sakit di Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan merupakan masalah krusial pelayanan publik.
Mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara di tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved