Suara Menteri 35% dalam Pilrek Cederai Demokrasi

ADANYA porsi suara menteri sebesar 35% dalam proses pemilihan rektor (pilrek) masih menuai perdebatan. Anggota Komisi X DPR Taufiqul Hadi menilai keterlibatan menteri di dalam pilrek tidak perlu. Hal itu, kata dia, dapat mencederai nilai demokrasi di perguruan tinggi.

"Saya setuju kalau suara menteri 35% itu dihapus saja. Buat apa menteri ikut campur, sudah serahkan saja ke senat," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (27/10).

Tak ingin dianggap sembarang berkomentar, anggota dari fraksi Partai NasDem itu pun menunjukkan bukti bahwa akibat dari kisruhnya pilrek yang tidak sesuai dengan suara terbanyak senat, telah berimbas pada terkikisnya nilai demokrasi di perguruan tinggi.

Beberapa hari lalu, cerita Taufiqul, pemilihan dekan fakultas di Universitas Jember juga telah dimonopoli oleh rektor. Menurutnya, itu terjadi lantaran meniru pemilihan rektor yang dilakukan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dengan mengabaikan suara terbanyak.

"Ini kan bahaya. Perguruan tinggi yang harusnya jadi benteng atau tempat mengajarkan demokrasi justru mahasiswanya diperlihatkan contoh yang seperti itu," tukasnya.

Menurut dia, regulasi yang mengatur tentang suara anggota senat 65% dan menteri 35% dalam pemilihan rektor harus direvisi. Terutama, pasal yang menyebutkan rektor dipilih oleh senat universitas sebanyak 3 orang dan setelah itu dikirim ke Kemenristek Dikti namun menteri tidak selalu memilih dari suara terbanyak.

Senada, Sekjen Komisi Pendidikan Andreas Tambah mengutarakan bahwa porsi 35% yang dimiliki oleh menteri dalam pemilihan rektor terlalu besar. Sehingga perlu ada penyesuaian yang diatur dalam sebuah regulasi guna meminimalisasi potensi kecurangan.

"Kalau yang atasnya punya kuasa sebesar itu dalam menentukan siapa yang menang, bisa saja muncul intervensi," cetusnya. (X-12)