Peningkatan Layanan Logistik Jemaah Haji 2025 Perlu Ditingkatkan

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pentingnya peningkatan layanan logistik bagi jemaah haji 2025.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, mengatakan, sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan haji lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi antar-stakeholder.

Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah peningkatan layanan logistik pengiriman barang bagi jemaah haji, baik dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.

“Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal logistik haji. PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman di bidang ini diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memberikan layanan logistik yang berkualitas dan kompetitif,” kata Warsito dalam pertemuan dengan PT Pos Indonesia di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, kemarin, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Kemenko PMK juga turut mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan layanan logistik haji. Warsito menekankan bahwa tantangan utama dalam layanan ini adalah menjaga kualitas dan memastikan layanan tersebut mampu bersaing secara global.

Lebih lanjut, Warsito menerangkan bahwa tema Haji 2025 adalah 'Haji Ramah Lansia dan Disabilitas'. Di sisi lain, kuota petugas haji Indonesia tahun 2025 sebanyak 2.210 orang, turun dari tahun 2024 yang mencapai 4.700 orang. Hal ini berpotensi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan bagi 221.000 jemaah haji.

“Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi, oleh karena itu perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, K/L, dan stakeholder lain yang terkait,” tutup Warsito.

Dalam kesempatan tersebut, Warsito menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap layanan haji perlu terus dilakukan agar semakin optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Penyelenggaraan haji merupakan amanah konstitusi. Dari hasil evaluasi selama ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam beberapa aspek. Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan agar layanan haji semakin baik,” ujar Warsito.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor Bumbu Nusantara untuk memenuhi kebutuhan katering jemaah. Ekspor di sektor ini mencapai 70 ton pada tahun 2024.

Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan makanan siap saji untuk layanan katering jemaah di Armuzna. Pada tahun 2024 jumlahnya sebanyak 1,7 juta kotak, sementara potensinya masih sangat besar mencapai 5-6 juta kotak. Penyediaan kebutuhan pendukung juga sangat diperlukan seperti sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi lainnya.

Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam peningkatan layanan haji. Warsito menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary telah diterapkan untuk mempermudah pemantauan kesehatan jemaah haji secara real-time. (S-1)

Images