Tingkatkan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) baru saja melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian BUMN dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk UMKM di bidang obat dan makanan di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11). 

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar mengatakan bahwa berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Badan POM merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang sangat vital untuk kepentingan orang banyak, salah satunya harus memperhatikan lebih besar kepada UMKM.  “Maka dari itu kami mencoba mencari tahu sejauh mana jumlah UMKM yang ikut terlibat dan teregistrasi produknya di Indonesia,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Ikrar menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang Badan POM dapatkan dari seluruh lokasi di Indonesia, total industri makanan olahan yang terdaftar di Badan POM jumlahnya mencapai 10.080. Sementara itu, produk UMKM yang terdaftar baru mencapai 9.088. 

Baca juga : Era Baru Pengobatan Kanker Berbasis Farmakologi Sel dan Genetik

“Kemudian kami juga meminta data yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, kosmetik, dan obat kuasi. Jumlah yang kami temukan baru 1.100. Saya juga minta data yang berhubungan dengan apotek dan toko obat, itu ada kurang lebih 38 ribu,” ujar Ikrar. 

Dari data tersebut, pihaknya mencoba mengomparasinya dengan data dari Kementerian UMKM yang menyatakan bahwa ada 4,3 juta UMKM yang bergerak di bidang makanan dan berada di domain Badan POM. “Saya lebih kaget lagi waktu melihat data dari Kementerian BUMN bahwa jumlah UMKM ada 18 juta berdasarkan data perbankan. 80% di antaranya itu bergerak di bidang makanan atau sekitar 16 juta. Itu kan besar sekali,” tuturnya. 

Ikrar mengatakan bahwa dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah UMKM yang teregistrasi di Badan POM baru mencapai 60 ribu dari 4,3 juta UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. “Ini jauh sekali dan menjadi tantangan yang sangat besar. Tapi di satu sisi saya melihat ini juga menjadi peluang bagi kita untuk memperlihatkan statistik yang signifikan. Karena sebagai seorang ilmuwan, saya senang bicara mengenai data,” jelas Ikrar. 

Baca juga : Perubahan Aturan Mengenai Produksi Obat Bahan Alam

Dengan adanya kerja sama bersama Kementerian BUMN, dia optimis tahun depan Badan POM dapat meningkatkan jumlah registrasi UMKM sampai dengan 100%.  “ini saya rasa tahun depan kita bisa melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan registrasi UMKM di BPOM dari 60 ribu menjadi 120 ribu saja udah sudah naik 100%. Untuk itu ke depan kita dapat memanfaatkan data dari Kementerian BUMN ini untuk melakukan pembinaan sehingga mudah-mudahan yang teregistrasi di BPOM tahun depan sudah naik 100%. Itu target kami,” urainya. 

Selain itu, Ikrar juga mengimbau untuk dapat dilakukan percepatan untuk registrasi dengan melakukan penyederhanaan proses sertifikasi.  “Syarat itu bisa kita potong tidak terlalu banyak. Karena kan untuk makanan dan minuman yang bersifat umum itu sebetulnya risikonya tidak terlalu besar. Selama ini, BPOM tegas, ketat, dan kaku, karena kita adalah lembaga negara penjamin keamanan, kualitas dan klaim aman,” ujar Ikrar. 

“Saya yakin kita bisa melakukannya tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Butuh kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain dan dalam hal ini, kita beruntung tanpa perlu merengek-rengek, Pak Erick langsung berikan kepada kita. Ini kan luar biasa,” tandasnya. 

Baca juga : Kolaborasi Cegah Pengiriman Narkotika via Jasa Ekspedisi

Di tempat yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menambahkan bahwa permasalahan data memang menjadi hal yang belum dapat ditangani di Indonesia. 

“Karena masing-masing dari kita ini tidak membuka datanya. Saya sangat terbuka untuk bekerja sama dan mengonsolidasi data ini. Apalagi saat ini kita masuk masa optimisme dengan ekonomi baru supaya kita lebih mandiri,” ucap Erick. 

Menurut Erick, data dari Kementerian BUMN dapat diolah secara bersama sehingga dapat menjadi sebuah percepatan dan mampu memberikan solusi kepada rakyat yang membutuhkan, dalam hal ini UMKM dan ultra mikro. 

Baca juga : Badan POM: Keterbukaan Informasi Publik Wujudkan Kesadaran akan Obat Aman

“Faktanya 61 juta UMKM itu 92% pinjamannya di bank BUMN. 89% pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sedang berdinamika itu juga solusinya di UMKM. Artinya kita harus memberikan solusi yang baik pada semua,” lanjutnya. 

Dengan adanya kerja sama ini, Erick mendorong dapat tercipta 3 tahapan kolaborasi, di antaranya melalui data PaDi UMKM, sebuah ekosistem yang dibangun sejak 2020 yang mengatur tender di perusahaan BUMN dengan nilai di bawah Rp15 miliar harus UMKM.  

“Alhamdulillah sudah terkumpul 50 ribu vendor yang mungkin 90% di antaranya makanan dan ini bisa menjadi langkah awal kolaborasi kita,” ucap Erick. 

Tahap kedua adalah memanfaatkan data dari program PNM Mekaar yaitu program untuk para ibu di desa-desa dengan pinjaman Rp1 juta sampai Rp5 juta dengan jumlah 21,2 juta.

“Tentu mimpi paling besar adalah bagaimana mengonsolidasi 61 juta UMKM. Jadi untuk 5 tahun ke depan kerjanya semestinya ngos-ngosan. Karena ini niat yang harus kita samakan sesuai visi Bapak Presiden bahwa kita harus menjadi negara yang mandiri,” tandasnya. (S-1)