Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Achmad Farchany Tri Adryanto mengatakan pemerintah belum melakukan pembatasan perjalanan untuk ke negara atau daerah tertentu. Hal itu ia sampaikan merespons kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) di sejumlah negara termasuk Asia Tenggara. Meskipun demikian, Achmad mengatakan pemerintah terus meningkatkan status kewaspadaan dan pendeteksian dini terkait kasus Mpox di berbagai tempat kedatangan internasional tanah air.
“Surveilans di pintu masuk negara maupun di wilayah terus dilaksanakan, kesiapan tata laksana kasus, juga meningkatkan promosi kesehatan khususnya terhadap kelompok-kelompok berisiko tinggi,” jelasnya kepada Media Indonesia, Senin (2/9).
Achmad mengatakan sejak 2022 hingga 1 September 2024, total kasus mpox di Indonesia mencapai 88 orang dengan kategori clade II-b.
Baca juga : Kemenkes Perketat Kedatangan di Ngurah Rai untuk Cegah Mpox Jelang Indonesia-Africa Forum
“Tidak ada penambahan jumlah kasus di luar 88 orang tersebut, semuanya clade II-b dengan rentang usia 18 - 50 tahun yang didominasi usia 30 - 39 tahun,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan 88 orang tersebut telah melewati masa pengobatan dan pulih di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.
Adapun sebaran pasien Mpox yang dilaporkan tersebut merata yaitu di Kepulauan Riau (1), Banten (9), Jakarta (59), Jawa Barat (13), DIY (3) dan Jawa Timur (3).
"Semua ke 88 pasien mpox telah sembuh,” ungkapnya.
Baca juga : Cegah Penularan Mpox, Kemenkes Minta Masyarakat Jaga Higienitas
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta agar pemerintah tak menganggap sepele penyakit cacar monyet ini usai terdeteksi di negara-negara tetangga, termasuk Singapura.
“Belajar dari Covid-19, pemerintah tidak boleh menganggap enteng penyakit ini agar tetap waspada. Sementara 88 kasus Mpox di Indonesia baru melalui metode yang pasif, yaitu pasien datang ke fasilitas kesehatan karena ada keluhan atau terdiagnosa Mpox,” jelasnya.
Edy lebih lanjut menyarankan agar pemerintah melakukan active case finding. Menurutnya, deteksi dini akan lebih berhasil melalui tracing kelompok berisiko dan kontak erat ini perlu dilakukan, serta memperketat kedatangan internasional guna meminimalisir penyebaran.
“Saya meminta agar pemerintah memperketat pintu masuk negara. Misalnya saja bandara dan pelabuhan internasional. Tolong dipantau betul-betul dilihat suhu tubuh apakah ada WNA atau WNI dari luar negeri yang sakit. Ketika petugas mencurigai pelancong dari luar negeri itu sedang sakit maka harus segera diisolasi dan dilakukan pemeriksaan,” tuturnya. (H-3)
Ingin si kecil tumbuh tinggi? Pastikan ia mendapat asupan nutrisi yang lengkap, cukup tidur, dan aktif bergerak.
Memperkenalkan MPASI terlalu dini akan meningkatkan risiko kontaminasi patogen. Sebaliknya, bila terlambat akan menyebabkan bayi tidak mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan.
Sebanyak 822 pemudik mendapatkan pelayanan di pos kesehatan mudik, terdiri atas 672 usia dewasa, 102 anak, dan 48 lansia.
Isu kesehatan remaja ini isu krusial, bukan isu kaleng-kaleng. Penanganan kesehatan negeri ini jangan gagal fokus.
PEMERINTAH lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menarasikan wacana mendatangkan dokter asing ke negeri ini.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sangat gandrung menarasikan bahwa negeri ini kekurangan dokter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved