JPPI : Makan Siang Gratis Pencitraan

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan perhitungan kebutuhan anggaran dan nilai awal yang ditawarkan dari program makan siang gratis kini kian menyusut. Semula pemerintah berencana menganggarkan makan siang gratis untuk satu anak sebesar Rp15.000. Namun, belum ada kepastian besaran anggaran yang benar-benar akan digunakan. Untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, ujar Ubaid, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa nasi bisa diganti dengan mie atau sumber karbohidrat lain.

“Kalau saya yang orang dewasa, makan mi, biasaya akan mengalami sakit perut dan diare, bagaimana nasib anak-anak di sekolah yang diharuskan makan mi, apa ini yang dimaksud makanan bergizi? Tidak semua perut anak-anak bisa menerima mi sebagai menu utama,” ungkapnya, Rabu (7/8).

Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, anggaran makan siang gratis dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden. Bahkan, tidak hanya masuk di RAPBN 2025, tapi menjadi kebijakan prioritas. Terkait dengan hal ini, JPPI mengimbau kepada pemerintah untuk berfikir ulang. Sebab menurutnya perlu dipertimbangan makan siang gratis itu mendesak atau tidak. Apalagi, imbuh dia, masih ada kebutuhan pendidikan dan problem yang dihadapi oleh peserta didik.

Baca juga : Airlangga Sebut Program Makan Bergizi belum Tentu Pakai Susu

“Saya mengamati pelaksanaan program makan siang gratis ini, sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara tujuan utama program ini masih belum jelas. Ini program sebenarnya tujuannya apa?,” ujar Ubaid.

Jika untuk pencegahan gizi buruk alias stunting,  Ubaid mengatakan program ini salah alamat. Menurutnya seharusnya intervensi gizi diberikan untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun. 

"Jadi makan siang ini bukan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah," paparnya.

Ubaid lebih jauh menuturkan jika program itu untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah, tujuannya tak tepat guna. Sebab, selain makan siang, asupan gizi anak-anak usia sekolah juga perlu diperhatikan saat sarapan dan makan malam. 

“Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematikan sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan. Soal ini, berdasarkan data Bappanas, potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika ini terjadi, maka anggaran makan siang gratis ini potensial akan terbuang sia-sia, tanpa guna,” papar Ubaid. (H-3)