Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITMEN pengurangan sampah menjadi tonggak awal atau kunci pemecahan permasalahan akibat sampah. Sinergi dalam implementasi komitmen tersebut dibutuhkan agar terealisasi melalui program efektif dan memberi hasil optimal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, bank sampah menjadi salah satu solusi yang harus digalakkan untuk bisa dimasyarakatkan secara meluas.
"Hal yang paling penting adalah sinergi memperkuat pengurangan sampah melalui bank sampah," ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional dan Talkshow Pengelolaan Bank Sampah di Wisma Al-Khairiyah Kota Metro, Sabtu, 20 Juli 2024.
Baca juga : IWAPI dan KLHK Menyerahkan Bantuan Motor Sampah untuk Pengelolaan Sampah dan Penghijauan
Menurutnya, bank sampah juga merupakan alternatif dari minimnya anggaran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah serta penerapan reduce, reuse, dan recycle (3R) yang melibatkan bank sampah mampu memangkas kebutuhan anggaran penanganan sampah.
"Bank sampah ini asli Indonesia, tidak ada negara lain yang punya. Sebenarnya ini bisa jadi alternatif bagi Pemda yang belum optimal dalam pengangkutan dan pemilahan," jelasnya.
Potensi ekonomi sirkular dapat terbentuk dengan menggerakkan bank sampah secara optimal. Upaya tersebut juga mendorong pencapaian tujuan nol emisi dari sampah pada tahun 2050.
Baca juga : KLHK Hentikan Tiga Perusahaan Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek
"Kita ingin di 2050 benar-benar tidak menghasilkan emisi dari sampah. Sampah tidak dibuang sepenuhnya ke tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan hanya residunya," kata dia.
Pada Seminar Nasional dan Talkshow dengan tema 'Sinergi Memperkuat Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah' itu, turut digelar seremoni penandatanganan komitmen oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Lampung untuk memperkuat program penanganan sampah di wilayahnya masing-masing.
Vivien berharap penandatanganan komitmen ini menjadi tonggak awal dan pengingat bagi para kepala dinas agar terus bekerja efektif, inovatif, dan maksimal.
"Rasanya baru pertama kali kabupaten/kota se-provinsi tanda tangan untuk pengurangan sampah dan bersinergi melalui bank sampah. Tanda tangan tadi adalah modal yang akan saya bawa ke semua tempat di Indonesia sebagai contoh," tuturnya.
Dia menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar segera menindaklanjuti komitmen tersebut melalui penguatan program. Kementerian LHK akan melakukan pemantauan terhadap realisasi komitmen dengan menilai grafik pengurangan sampah dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
"Masing-masing daerah harus buat program tindak lanjut dari tanda tangan tadi. Besar harapan kita untuk berkolaborasi," pungkasnya. (CR3/S-1)
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Musibah ini merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan metode open dumping yang masih dipraktikkan di TPST Bantar Gebang.
Danantara Indonesia resmi mengumumkan mitra terpilih untuk fasilitas Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi dan Denpasar.
Kebersihan kawasan pesisir di Pulau Dewata dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan citra Indonesia di mata dunia.
Plt Bupati Bekasi geram dan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved