Cuti Bersama Terlalu Banyak, Produktivitas Pekerja RI Rendah

TAHUN ini ada sebanyak 27 hari libur, termasuk 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di Indonesia. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Menurut laporan terbaru dari Asian Productivity Organization (APO) dalam APO Productivity Databook 2023, Indonesia telah mengalami penurunan Total Factor Productivity (TFP) secara konsisten.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa indeks TFP Indonesia berada pada posisi rendah dan menurun dibandingkan dengan negara-negara Asia lain seperti India, Tiongkok, Vietnam dan Thailand.

Baca juga : Masyarakat Diingatkan untuk Waspadai Masalah Kesehatan Mental di Tempat Kerja

"Pada tahun 1980, indeks TFP Indonesia berada di angka 1,5 poin, kemudian turun menjadi 0,95 sejak 2014, dan terakhir di angka 0,8 poin pada tahun 2022," kata Achmad dilansir dari keterangan yang diterima pada Jumat (24/5).

Indeks TFP, jelas Achmad, adalah ukuran efisiensi produksi yang menggabungkan input seperti tenaga kerja dan modal. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan produktivitas nasional.

"Banyaknya hari libur di Indonesia pada 2024 yang mencapai 27 hari, termasuk 10 hari cuti bersama, sangat berdampak pada produktivitas nasional. Terlalu banyak hari libur dapat menurunkan produktivitas nasional suatu bangsa," terang dia.

Baca juga : Libur Panjang, Penumpang di Bandara Juanda Melonjak

Ia menilai banyaknya hari libur pun mengurangi jumlah jam kerja efektif dalam setahun.

"Hal ini dapat berdampak langsung pada penurunan output produksi, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada jam kerja tetap seperti manufaktur dan layanan publik," ungkap dia.

Banyaknya hari libur, sambung dia, juga bisa mengganggu operasi bisnis, terutama di sektor yang membutuhkan operasi terus-menerus. Ia menyatakan bahwa gangguan ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi dan peningkatan biaya operasional, yang pada gilirannya dapat menurunkan TFP.

Baca juga : Libur Idul Adha, Angkasa Pura I Bakal Layani 1 Juta Penumpang

"Di sisi positif, hari libur yang cukup dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas saat mereka kembali bekerja. Namun, manfaat ini harus diimbangi dengan pengelolaan hari kerja yang efektif untuk menghindari penurunan produktivitas keseluruhan," jelas dia.

Meskipun ada beberapa manfaat dari banyaknya hari libur seperti peningkatan konsumsi domestik dan kesejahteraan pekerja, terlalu banyak hari libur juga akan berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi ekonomi.

"Penurunan TFP yang dilaporkan oleh APO untuk Indonesia mencerminkan tantangan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola hari kerja dan libur dengan bijak untuk memastikan bahwa produktivitas tetap tinggi dan efisiensi operasional tidak terganggu," tutur Achmad.

Baca juga : Libur Idul Adha, Arus Penumpang Terminal Kalideres Melonjak

Di sisi lain, untuk memastikan bahwa penetapan hari libur dan cuti bersama dapat mendukung produktivitas ekonomi, ada beberapa pelajaran dan langkah yang dapat diambil, salah satunya pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan hari libur untuk memastikan bahwa jumlah hari libur tidak berdampak negatif pada produktivitas.

Selain itu, ia menyebut bahwa analisis dampak ekonomi dari setiap hari libur tambahan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sementara itu, ia menuturkan bahwa penerapan cuti bersama yang fleksibel dapat membantu mengurangi dampak negatif pada sektor-sektor tertentu. Misalnya, memberikan opsi kepada sektor-sektor yang membutuhkan operasi terus-menerus untuk mengatur sendiri jadwal cuti bersama mereka.

Pemerintah juga perlu mengadopsi teknologi dan praktik kerja yang lebih efisien sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari banyaknya hari libur.

"Investasi dalam teknologi informasi, otomatisasi, dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan," imbuhnya.

Kemudian, SKB dari Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga harus mempertimbangkan masukan dari berbagai sektor ekonomi.

"Kolaborasi antara kementerian ini perlu diarahkan untuk menciptakan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan libur dan produktivitas ekonomi," cetusnya.

Dengan manajemen yang baik, ia menegaskan bahwa pemerintah dan sektor swasta dapat mengoptimalkan manfaat hari libur sambil meminimalkan dampak negatifnya terhadap produktivitas ekonomi.

"Dengan demikian, produktivitas Indonesia dapat meningkat di masa depan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya. (Fal/P-5)