Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT rumah sakit vertikal (RSV) baru menjadi sentra layanan kesehatan terlengkap, khususnya untuk menangani kanker, jantung, stroke dan uronefrologi atau ginjal (KJSU), di 4 provinsi.
Keempat rumah sakit baru itu, yakni RS UPT Vertikal Surabaya, Jawa Timur; RS UPT Vertikal Makassar, Sulawesi Selatan; RSV Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur; dan RSV Jayapura, Papua.
"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, Jumat (2/2).
Baca juga : Promosikan Gaya Hidup Sehat, Kemenkes Gunakan Momen Car Free Day ASEAN 27 Agustus
Empat rumah sakit vertikal tersebut mulai dibangun pada 2023 dan ditargetkan rampung tahun ini. RSV di IKN mulai dibangun pada 20 Desember 2023 serta ditargetkan selesai pada Juli 2024, sedangkan RSV di Jayapura mulai dibangun pada 3 September 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.
Sementara itu, RSV Surabaya dan Makassar juga ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Kedua RSV itu direncanakan menjadi rumah sakit superhub pusat layanan rujukan akhir untuk wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
"RS UPT Vertikal Surabaya didesain untuk dapat memberikan layanan komprehensif, khususnya untuk penyakit katastropik, secara paripurna mulai dari diagnostik, terapetik, hingga rehabilitatif. Rumah sakit UPT vertikal juga bertujuan untuk bersaing dengan rumah sakit lain di Asia," ujarnya.
Baca juga : Terapi Trobolitik Atasi Serangan Stroke yang Disebabkan Sumbatan
Tahun lalu, Kemenkes juga sudah mengoperasikan RSV baru, RSUP dr. Ben Mboi, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengoperasian RSV ini agar pasien kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU) mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah yang membuat keluarga pasien harus mengeluarkan biaya tinggi.
Selain membangun rumah sakit baru, Kemenkes juga membangun infrastruktur tambahan untuk melayani ibu dan anak pada 6 RSV di 5 provinsi. Pembangunan infrastruktur tambahan itu dengan cara melakukan ekspansi infrastruktur di 6 RSV milik Kemenkes di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Makassar.
Enam rumah sakit tersebut, yakni Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Rumah Sakit Persahabatan Provinsi DKI Jakarta; Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin di Bandung, Provinsi Jawa Barat; RSUP Dr. Sardjito di Provinsi D.I Yogyakarta; RSUP Prof.I.G.N.G. Ngoerah di Denpasar, Provinsi Bali; dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan terbaru tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini.
Baca juga : Puskesmas Diminta Fokus Pencegahan Penyakit
"Keberadaan rumah sakit Kemenkes akan memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan yang sudah ada, dan juga akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan yang melaksanakan fungsi edukasi, pusat penelitian, dan pengembangan kesehatan," jelasnya.
Selain itu Kemenkes juga telah merevitalisasi layanan primer berupa pengaktifan 300 ribu posyandu dan melengkapi fasilitas puskesmas untuk mencegah masyarakat sehat jatuh sakit. (Z-4)
Baca juga : Jangan Anggap Ringan Gejala Stroke, Kenali dengan Metode FAST
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved