Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
EMPAT rumah sakit vertikal (RSV) baru menjadi sentra layanan kesehatan terlengkap, khususnya untuk menangani kanker, jantung, stroke dan uronefrologi atau ginjal (KJSU), di 4 provinsi.
Keempat rumah sakit baru itu, yakni RS UPT Vertikal Surabaya, Jawa Timur; RS UPT Vertikal Makassar, Sulawesi Selatan; RSV Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur; dan RSV Jayapura, Papua.
"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, Jumat (2/2).
Baca juga : Promosikan Gaya Hidup Sehat, Kemenkes Gunakan Momen Car Free Day ASEAN 27 Agustus
Empat rumah sakit vertikal tersebut mulai dibangun pada 2023 dan ditargetkan rampung tahun ini. RSV di IKN mulai dibangun pada 20 Desember 2023 serta ditargetkan selesai pada Juli 2024, sedangkan RSV di Jayapura mulai dibangun pada 3 September 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.
Sementara itu, RSV Surabaya dan Makassar juga ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Kedua RSV itu direncanakan menjadi rumah sakit superhub pusat layanan rujukan akhir untuk wilayah Indonesia tengah dan timur seperti Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
"RS UPT Vertikal Surabaya didesain untuk dapat memberikan layanan komprehensif, khususnya untuk penyakit katastropik, secara paripurna mulai dari diagnostik, terapetik, hingga rehabilitatif. Rumah sakit UPT vertikal juga bertujuan untuk bersaing dengan rumah sakit lain di Asia," ujarnya.
Baca juga : Terapi Trobolitik Atasi Serangan Stroke yang Disebabkan Sumbatan
Tahun lalu, Kemenkes juga sudah mengoperasikan RSV baru, RSUP dr. Ben Mboi, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengoperasian RSV ini agar pasien kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU) mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah yang membuat keluarga pasien harus mengeluarkan biaya tinggi.
Selain membangun rumah sakit baru, Kemenkes juga membangun infrastruktur tambahan untuk melayani ibu dan anak pada 6 RSV di 5 provinsi. Pembangunan infrastruktur tambahan itu dengan cara melakukan ekspansi infrastruktur di 6 RSV milik Kemenkes di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Makassar.
Enam rumah sakit tersebut, yakni Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Rumah Sakit Persahabatan Provinsi DKI Jakarta; Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin di Bandung, Provinsi Jawa Barat; RSUP Dr. Sardjito di Provinsi D.I Yogyakarta; RSUP Prof.I.G.N.G. Ngoerah di Denpasar, Provinsi Bali; dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan terbaru tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun ini.
Baca juga : Puskesmas Diminta Fokus Pencegahan Penyakit
"Keberadaan rumah sakit Kemenkes akan memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan yang sudah ada, dan juga akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan yang melaksanakan fungsi edukasi, pusat penelitian, dan pengembangan kesehatan," jelasnya.
Selain itu Kemenkes juga telah merevitalisasi layanan primer berupa pengaktifan 300 ribu posyandu dan melengkapi fasilitas puskesmas untuk mencegah masyarakat sehat jatuh sakit. (Z-4)
Baca juga : Jangan Anggap Ringan Gejala Stroke, Kenali dengan Metode FAST
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved