Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
BERBAGAI masalah dunia pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pembenahan yang dilakukan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) dengan tema 'Membangun Sinergitas Jelang Transisi Pemerintahan' di Jakarta, pekan lalu. Hadir juga dihadiri antara lain para humas mitra, seperti Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek, kemudian Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemdikbudristek, diantaranya Ditjen Pendidikan Vokasi, Ditjen Dikti. Ditjen GTK,Ditjen Paud Dikdasmen, Ditjen Kebudayaan, dan Badan Bahasa.
"Tujuan Raker Fortadik 2024 adalah mempererat silaturahmi dan kolaborasi dengan para mitra terkait. "Selain itu, raker juga ditujukan untuk merancang program Fortadik ke depan," kata Ketua Fortadik, Syarief Oebaidillah, Selasa (23/1).
Dikatakan, dalam raker ini, Fortadik memberikan catatan kritis tentang isu-isu di dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Selain itu, soal Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 juga menjadi perhatian.
"Ada tujuh catatan kritis soal pendidikan di Indonesia saat ini yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan literasi siswa, tingkat kekerasan di satuan pendidikan, penyelesaian persoalan guru honorer, pengembangan keterampilan guru, peningkatan kualitas anggaran pendidikan, dana abadi kebudayaan, serta transisi ke dunia kerja," jelasnya.
Selain itu, Fortadik juga mendorong agar selama proses pemilu aparat negara serta para ASN pendidikan mesti bersikap netral. "Fortadik juga mendorong agar kebijakan dari pemenang pemilu 2024 tidak merugikan dunia pendidikan, terutama bagi siswa dan guru," jelasnya.
Menurut Syarief Oebaidillah, berbagai permasalahan di dunia pendidikan Indonesia tersebut mendapat perhatian khusus para calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada pilpres 2024 mendatang. "Apalagi pada debat terakhir untuk capres, 4 Februari 2024 mengangkat pendidikan sebagai salah satu tema," pungkasnya. (R-2).
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved