Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PERINGATAN Hari Santri harus menjadi momentum untuk meningkatkan peran para santri dalam proses pembangunan nasional.
"Di tengah berbagai perubahan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan saat ini, hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/10), dalam rangka Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober di Indonesia.
Bekal pendidikan akhlak yang diterima para santri di pesantren, menurut Lestari, merupakan salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan dalam membangun SDM nasional saat ini. Terkait dengan hal itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pondok-pondok pesantren di seluruh daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.
Baca juga: Tingkatkan Pemanfaatan Data Cuaca Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah berpendapat, para santri juga harus dibekali nilai-nilai kebangsaan yang kuat dalam menumbuhkan nasionalisme di dalam diri mereka. Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tema Hari Santri tahun ini ialah Jihad Santri Jayakan Negeri.
Tema tersebut, menurut Rerie, sekaligus menjadi pemacu bagi para santri untuk terlibat aktif seluas-luasnya dalam berbagai proses pembangunan nasional. Rerie mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah agar konsisten membangun ekosistem pendidikan yang baik di pesantren sebagai bagian dari proses pembangunan SDM nasional yang berdaya saing dan berakhlak mulia di masa depan. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved