P2G Sebut Hardiknas Momentum Evaluasi Merdeka Belajar

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) tingkat nasional meminta pemerintah untuk segera melakukan pembenahan terhadap kualitas pendidikan di tanah air. Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim menyebut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi atas program Merdeka Belajar.

"Evaluasi Merdeka Mengajar episode 1-24 sangat penting, mengingat tahun depan Pemilu dan pergantian pemerintahan. Kami pun menilai sejak dulu ganti menteri pasti ganti kebijakan, jadi tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional," ucap Satriwan dalam keterangan resmi, Selasa (2/5).

Satriwan mewanti-wanti agar kebijakan pendidikan dapat didesain dengan matang. Jangan sampai hanya berganti merek kebijakan, tetapi substansi sesungguhnya sama. 

Baca juga: Ki Hadjar Dewantara, Visioner Sejati yang Tinggalkan Warisan Besar untuk Dunia Pendidikan Indonesia

Dia tidak ingin dengan berganti-ganti pemerintah, setiap Menterinya mengklaim melakukan perubahan inovasi pendidikan, tetapi yang terjadi justru involusi atau kemunduran pendidikan.

"Makanya, P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia jangka panjang. Road map yang lahir dari pemikiran semua stakeholders secara partisipatif, objektif, dan transparan," lanjut Satriwan.

Selain itu, Satriawan juga menyampaikan P2G mendesak kembali komitmen dan profesionalitas Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan seluruh pemda baik provinsi dan kota/kabupaten dalam melaksanakan perekrutan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Konsep Merdeka Belajar Baik, Forum Rektor: Implementasi Harus Lebih baik

Persoalan Guru PPPK, saat ini, kata Satriawan, menjadi cermin buruk tata kelola guru di tanah air. Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024 tapi pemerintah malah merekrut ASN kontrak bernama PPPK.

PPPK dianggap solusi kekurangan guru jangka pendek. Satriawan menilai seharusnya pemerintah merekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang. Alasan anggaran jumbo menjadi faktor utama pemerintah tidak lagi rekrut guru PNS. Padahal anggaran pendidikan dalam APBN pun mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya.

Diketahui, pada 2023, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 612 triliun, naik 5,8 persen dari 2022 sebesar Rp574,9 triliun. 

"Negara mengalami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar pula 612 triliun, tapi Pemerintah masih enggan merekrut guru PNS, sebuah ambivalensi dalam bersikap," tegas Satriwan.

Maka, Satriawan menyampaikan memang jelas rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah sebaliknya menyisakan persoalan berlarut-larut.

Seleksi guru PPPK sejak 2021 yang disebut Satriawan menyisakan ragam persoalan di antaranya, masih ada 62.645 guru PPPK Prioritas-1 (P-1) yang belum kunjung dapat formasi. Selain itu, sebanyak 3.043 guru P-1 yang kelulusannya dibatalkan sepihak oleh Kemdikbudristek.

Belum lagi janji Mendikbudristek dan Menpan RB untuk mengangkat 1 juta guru baru terealisasi 550 ribu itu pun PPPK. Masalah lain yang juga disinggung Satriawan ialah guru PPPK yang tidak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan bahkan sampai 9 bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru guru PPPK di Papua.

"P2G sangat menyangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes tapi tidak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN gajinya tak dibayar berbulan-bulan?" tukas Satriwan.

"Profesi Guru masih dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, upah jauh di bawah UMK, diangkat jadi ASN tapi malah nggak digaji berbulan-bulan. Harapan terjadinya perbaikan nasib malah sebaliknya," pungkasnya. (Z-1)