Negara Dinilai Anggap Enteng Kasus Vaksin Palsu

KOMISI untuk Orang hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menganggap respon pemerintah dalam menangani kasus vaksin palsu tidak serius. Penanganan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hanya sebatas memberikan vaksin ulang tanpa melihat dampak jangka panjang yang ditimbulkan korban vaksin palsu.

Wakil Koordinator KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan, Kemenkes tidak detil dalam menangani korban vaksin palsu. Para oranG tua, kata Puri, masih khawatir dampak dari vaksin palsu yang menimpa anak mereka.

"Kemarin saya pantau vaksin palsu diberikan terburu-buru, hanya menimbang berat badan. Tentu tidak semudah itu. Medical chek up tidak dilakukan secara mendalam, mereka tidak melihat apa yang masuk ke dalam tubuh anak," kata Puri di Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (20/7).

KontraS yang mendamping para korban vaksin palsu RS Harapan Bunda itu menilai, Kemenkes belum memastikan secara jelas vaksin palsu apa saja yang diberikan untuk korban. Apalagi, kata Puri, data 44 pasien yang dikeluarkan pihak RS Harapan Bunda yang menerima vaksin palsu tidak jelas pembuktiannya.

"Data 44 pasien itu hanya diambil dari Maret hingga Junin 2016. Data itu dari mana informasinya belum jelas. Praktik Ini bukan hanya Maret sampai Juni 2016. Ini bisnis ilegal yang berkepanjangan," katanya.

Tak hanya itu, Puri juga menilai adanya keterlibatan dari rumah sakit beredarnya vaksin palsu ke pasien. Kejahatan itu dianggapnya bukan hanya menimpa orang per orang melainkan secara institusi. Dari indikasi itu, kata Puri, harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh tim Satgas Vaksin Palsu.

"Mana SOP dari RS Harapan Bunda, logikanya gak mungkin ke pelaku (dokter dan suster). E?nggak mungkin mereka kasak kusuk berdua. Pasti banyak mata melihat. Enggak mgkin tiba-tiba (produsen) langsung ngasih vaksin ke dokter kalau tidak ada permintaan," jelasnya. (OL-2)