MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti wahyu Trenggono mengungkapkan, terdapat 100 ribu kapal yang melintasi perairan Indonesia setiap harinya. Keberadaan kapal-kapal mengotori udara sehingga tidak sehat.
Fakta tersebut ia ketahui dari data pencitraan satelit. "Setelah kita buka satelit ternyata ada 100 ribu kapal yang melintas, ngeri sekali, ini membuat co2 mengotori udara,” ujar Menteri Sakti, saat melakukan kunjungan kerja ke PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu (8/3).
Sakti pun bergidik saat membayangkan 100 ribu kapal yang berlalu-lalang di perairan Indonesia dan meninggalkan polusi udara dari hasil pembakaran bahan bakar minyak berbasis fosil di setiap kapal.
"Bagaimana mau sehat kalau semua kapal itu dengan bahan bakal minyak jenis solar? Bagaimana mau menjaga konservasi?" cetusnya.
Ia menegaskan, ruang konservasi laut bukan hanya laut dalam, tetapi laut yang dasarnya masih bisa tertembus sinar matahari seperti terumbu karang dan mangrove.
Program ekonomi biru
Dalam kaitannya dengan upaya konservasi, Menteri Sakti mengatakan, ada lima program ekonomi biru yang dijalankan pemerintah. Salah satunya terkait program luasan konservasi laut bisa di capai 30% dari luasan laut pada tahun 2045.
"Bukan seperti konservasi laut seperti sekarang ini, tapi benar-benar ruang laut, tidak boleh dijamah oleh kegiatan apapun begitu pula dengan lalu lintas kapal,”ungkap dia.
Menurutnya konservasi laut ini di peruntukannya bagi tempat pemijahan ikan, karena mampu menciptakan oksigen dan sebagai serapan oksigen.
Sementara. Direktur PT Timah Tbk, Achmad Ardianto mengatakan pihaknya terus berupaya untuk merevitalisasi fungsi ekosistem bersama masyarakat kelompok binaan.
“Harapan kita semua terwujudnya laut yang sehat untuk ekonomi yang kuat dan dapat Mensejahterakan masyarakat,”kata Achmad.
Reklamasi
Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lingkkungan hidup khususnya di laut, PT Timah sudah melaksanakan reklamasi dengan penenggelaman arificial reformasi, rumpon, corak garden, restrocking cumi, kepiting bakau dan pemantauan kualitas air.
Ia mengaku dengan dukungan kementerian kelautan dan perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat mewujudkan pertambangan timah yang inklusif dalam artian aman dan masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan laut dan bisa berjalan beriringan. (Z-4)
