DIREKTORAT Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag akan kembali menggelar ujian pendidikan kesetaran bagi para santri pesantren salafiyah. Ujian kesetaraan akan digelar pada tiga jenjang pendidikan, yaitu: Ula (setingkat SD/MI), Wustha (setingkat SMP/MTs), dan Ulya (setingkat SMA/MA).
Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, ujian kesetaraan tahun ini akan diikuti 59.852 Santri. Prosesnya harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sehingga diperlukan rumusan kisi-kisi dan juknis dalam pelaksanaannya.
Peserta ujian adalah para santri Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Ini adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non-formal bagi masyarakat, khususnya santri berusia 6 - 24 tahun.
“Kesemuanya harus memenuhi standar nasional pendidikan. Hal itu diwujudkan dalam soal ujian pada mata pelajaran umum tanpa menghilangkan ciri khas pondok pesantren salafiyah. Perwujudannya juga termasuk dalam soal ujian pada mata pelajaran Dirasah Islamiyah,” kata Waryono dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, ujian pada PKPPS ini akan diselenggarakan mulai Maret hingga Mei 2023 sesuai dengan jenjangnya. Untuk jenjang Ulya, ujian digelar 6 - 12 Maret 2023. Mata pelajaran yang diujikan meliputi mata pelajaran umum dan Dirasah Islamiyah.
Walaupun semua santri Ulya pada PKPPS adalah santri yang tinggal di asrama (mukim), kata Waryono, tetapi jadwal ujian susulan juga disiapkan untuk mengantisipasi santri yang sakit atau benar-benar berhalangan. Santri Ulya yang mengikuti USP pada PKPPS terbagi menjadi dua jurusan, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
“Pelaksanaan ujian untuk jenjang Ulya diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan,” jelas Waryono.
“Selanjutnya setelah Idul Fitri, ujian pada jenjang Wustha dilaksanakan mulai 8 sampai 14 Mei 2023. Untuk jenjang Ula, ujian mulai 22 sampai 27 Mei 2023,” sambungnya.
Kepala Sub Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren, Rahmawati menambahkan, pihaknya saat ini masih terus melakukan validasi data peserta ujian. Validasi tidak hanya pada database Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Validasi data sangat penting sebagai salah satu cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keabsahan lembaga PKPPS itu sendiri. Tidak luput monitoring keabsahan identitas santri, serta rekam jejak pembelajarannya selama di PKPPS,” terang Rahmawati.
Untuk ujian kesetaraan tahun 2023, lanjut Rahmawati, peserta yang telah tervalidasi di data EMIS Kemenag maupun data Kemendikbudristek berjumlah 59.852 santri. Mereka tersebar pada tiga jenjang, yaitu 17.844 santri Ulya, 37.693 santri Wustha, dan 4.315 santri Ula.
“Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022,” sebutnya.
Penyusun kisi-kisi dan Juknis ujian kesetaraan tahun 2023 melibatkan Forum Komunikasi PKPPS Indonesia. Sedangkan kendali mutu pelaksanaan ujian dilakukan oleh Direktorat PD Pontren sendiri. Pengendalian tersebut mencakup kendali mutu isi, proses, dan penilaian.
“Tidak hanya mutu soal-soalnya saja, tetapi juga untuk memunculkan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren salafiyah di Indonesia,” tandasnya. (H-2)
