Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima audiensi Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) di Jakarta, Jumat, (10/2).
Kepala BPIP Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mendorong LPTNU untuk mencetak generasi penerus bangsa berjiwa Pancasila yang mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
"Saya menekankan agar pendidikan di NU secara keseluruhan itu memperkuat Pancasila dan membangun SMA IPA yang kuat dan bisa bahas Arab," tegasnya.
"Bahasa Arabnya juga nanti dipakai untuk menyusun buku-buku Pancasila," ujarnya.
Selanjutnya ia menyarankan anak-anak sekolahnya linier program eksak diberikam remedial selama 2 tahun.
"Saya harap itu yang sekolahnya linearitas itu anak sosial diperbolehkan masuk ke program eksak, dikasih remedi 2 tahun,",ucapnya.
"Sehingga kita ini tidak membunuh anak-anak sendiri dengan peraturan yang merugikan," sambungnya.
Baca juga: BPIP: Paskibraka Disiapkan jadi Pemimpin Bangsa
Ia meyakini dengan menjempu Dua Abad NU sudah siap karena kembali ke Al-Qur'an, Pancasila dan Iptek.
"Dengan itulah Indonesia menjadi Super Power dalam 20 sampe 30 tahun ke depan dengan penemu-penemu teknologi baru", tegasnya.
Disamping lain juga BPIP mendorong lembaga-lembaga Pendidikan NU untuk membuat teks book Pancasila versi NU untuk kepentingan dinlingkungan lembaga pendidikannya.
Dalam kesempatan yang sama Ketuan LPTPBNU Prof. Ainun Naim, Ph.D mengatakan NU memiliki tujuan yang sama dengan BPIP yaitu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.
"NU ini punya misi sama dengan BPIP sehingga kolaborasi dalam penanamam Pancasila kepada masyarakat perlu di konsolidasikan", ujarnya.
Selain arahan, yang paling penting adalah bahan ajar atau materi-materi nilai-nilai Pancasila yang akan disampaikan ke lingkungan Akademik.
"Bagaimana caranya kita harus membumikan, memahami secara fundamental Pancasila dengan aswaja," tuturnya.
Selain itu ia juga mengaku rekomendasi dari BPIP akan didiskusikan dengan pengurus besar NU terutama di lembaga pendidikan NU. (ER/OL-09)
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Reformasi kepolisian Indonesia harus diarahkan pada penguatan peran Polri sebagai aparatur negara yang ideologis, bukan sekadar administratif.
Cari tahu cita-cita & tujuan bangsa Indonesia! Temukan secara rinci di mana rumusan ideal tersebut termuat. Klik sekarang untuk wawasan lengkapnya! klik disini
Tindak pidana terhadap ideologi negara dalam KUHP Pasal 188–190 perlu diatur lebih lanjut, khususnya terkait tindak pidana terorisme.
Meski banyak negara komunis runtuh setelah Perang Dingin, lima negara masih mempertahankan ideologi ini dalam sistem pemerintahan mereka.
Diklat bagi Pengajar PIP ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti yang pernah dilakukan pada era terdahulu.
Kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tahun 1945 merupakan kontribusi para kiai dan para santri, baik K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved