Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
FORUM Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah melalui Kemendikbud-Ristek untuk segera memperbaiki atau merevisi RUU Sisdiknas. Sehingga RUU tersebut bisa masuk Prolegnas DPR RI untuk segera dibahas dan disahkan menjadi UU.
Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan bahwa salah satu poin penting yang perlu diperbaiki dalam RUU Sisdiknas adalah terkait peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Dalam draft sebelumnya, disebutkan bahwa para guru akan mendapatkan tunjangan fungsional sebagai pengganti sertifikasi.
"Ini perlu dipastikan, bahwa pemerintah menjamin kesejahteraan guru sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kalau tunjangan fungsional harus dipastikan anggarannya ada sehingga tidak antre bertahun-tahun," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (17/1).
Dijelaskannya, berkaca pada tunjangan sertifikasi, sejak 2007 hingga 2022 tercatat baru sekitar 1,4 juta guru yang mendapatkan sertifikasi. Sementara jumlah guru secara nasional mencapai 3 jutaan. "Berarti untuk bisa mendapatkan sertifikasi untuk semua guru itu masih membutuhkan waktu 15 atau 16 tahun lagi," imbuhnya.
Heru menyampaikan bahwa pihaknya berharap pemerintah benar-benar menjamin kesejahteraan guru. Sebab, selama ini masalah kesejahteraan guru masih menjadi PR yang belum juga bisa diselesaikan.
Dengan peningkatan kesejahteraan guru, lanjutnya, kualitas pendidikan Indonesia pun bisa semakin baik. Pasalnya, profesi guru bisa mendapatkan banyak peminat dari tenaga-tenaga pendidikan yang profesional.
Menurut Heru, RUU Sisdiknas merupakan kebutuhan zaman. Untuk menggantikan UU Sisdiknas 20/2003, RUU ini bisa memberikan gambaran pendidikan Indonesia di masa depan yang lebih baik.
Akan tetapi, pemerintah perlu berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak. Mengingat masalah pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan publik perlu dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses pembentukan regulasinya.(H-2)
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Melalui perhelatan tersebut Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbud-Ristek berhasil menunjukkan capaian baik dari karya artistik anak bangsa.
Modena juga telah berupaya untuk mengintegrasikan praktik-praktik bisnis berkelanjutan dengan berinvestasi di berbagai program pengembangan sumber manusia dan pemanfaatan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved