Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat Indonesia untuk mengurangi berobat ke luar negeri. Hal itu dipandang sebagai wujud komitmen Jokowi mewujudkan kedaulatan di bidang kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan permintaan tersebut menggambarkan Presiden ingin sekali kualitas pelayanan kesehatan Indonesia diperbaiki. Jika itu terjadi, akan membuat masyarakat merasa tidak perlu mendapat pelayanan kesehatan di luar negeri lagi.
"Harus kita apresiasi pernyataan Pak Jokowi ini karena menunjukan beliau serius ingin pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hal itu membuat masyarakat jika berobat tidak perlu ke luar negeri," kata Saleh saat dihubungi, Minggu (8/1).
Baca juga: Dibutuhkan Nutrisi Optimal Bagi Penyintas Kanker Anak dan Remaja
Jokowi pun, lanjut politikus PAN itu, juga seperti memikirkan jika ada peluang pendapatan devisa dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.
Saleh merasa jika pelayanan ini diperbaiki, akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena masyarakat tidak perlu membuang uang ke luar negeri untuk berobat.
"Kalau kualitasnya pelayanannya, dokternya, dan kemudian hospitality-nya itunya sudah bagus, saya kira orang akan tidak perlu lagi ke luar negeri untuk menghabiskan uangnya berobat," jelas Saleh.
Menurut Saleh, atas keinginan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga harus segera bergerak untuk keinginan Presiden ini. Salah satunya untuk meratakan pelayanan kesehatan hingga tersebar di seluruh Indonesia dan tidak hanya berpusat di Jakarta.
"Jadi kalau pelayanan kesehatan itu mudah diakses dengan baik ke seluruh Indonesia dengan kualitas yang sama dengan Jakarta, saya yakin masyarakat yang berobat ke luar negeri akan berkurang," tegas Saleh.
Legislator Dapil Sumsel III ini mencontohkan, jika banyak orang berobat ke luar negeri, contohnya orang dari Pekanbaru, itu lantaran biaya yang dibutuhkan untuk berobat di Jakarta sama bahkan lebih murah.
"Orang ke luar negeri itu sebetulnya mereka berpikir itu biayanya sama dengan di Jakarta karena di Pekanbaru tidak ada rumah sakit yang bisa katakan bisa menangani penyakit itu, daripada ke Jakarta dia bagus katakanlah ke luar negeri ke Kuala lumpur atau ke Brunei misalnya seperti," jelasnya.
"Kenapa karena biayanya sama ongkosnya sama bahkan mungkin lebih murah karena ke Malaysia lebih dekat misalnya daripada ke Jakarta. Karena itu ini yang saya kira juga penting pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia jadi hal yang sangat penting," sambung Saleh.
Karenanya, Saleh mendesak agar Kemenkes segera membuat road map pemerataan kesehatan seperti yang diharapkan oleh Presiden itu. Hal ini bisa melalui langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, kemudian tahapannya, dan terakhir dengan menyakinkan masyarakat soal proses pelayanan kesehatan Indonesia sama atau bahkan lebih baik dari luar negeri.
"Sosialisasi yang masif ke publik jika dilakukan maka bisa membuat mereka tahu rasanya kualitas pelayanan kita lebih baik. Apalagi juga disertai dengan dokter yang mumpuni dan berkualitas, maka saya yakin kedaulatan kesehatan Indonesia seperti keinginan pak Jokowi akan tercapai," tutup Saleh. (RO/OL-1)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Sektor layanan kesehatan di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, tengah mengalami perubahan struktural yang signifikan.
Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Virus Nipah adalah virus RNA yang termasuk dalam genus Henipavirus dari famili Paramyxoviridae.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini hasil dari CKG didominasi oleh penyakit hipertensi, baik untuk usia anak-anak sampai lansia.
Analisis mendalam dampak penaburan Kapur Tohor (CaO) dalam modifikasi cuaca. Pelajari efek eksotermik, risiko alkalinitas, dan manfaat mitigasi bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved