Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat Indonesia untuk mengurangi berobat ke luar negeri. Hal itu dipandang sebagai wujud komitmen Jokowi mewujudkan kedaulatan di bidang kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan permintaan tersebut menggambarkan Presiden ingin sekali kualitas pelayanan kesehatan Indonesia diperbaiki. Jika itu terjadi, akan membuat masyarakat merasa tidak perlu mendapat pelayanan kesehatan di luar negeri lagi.
"Harus kita apresiasi pernyataan Pak Jokowi ini karena menunjukan beliau serius ingin pelayanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hal itu membuat masyarakat jika berobat tidak perlu ke luar negeri," kata Saleh saat dihubungi, Minggu (8/1).
Baca juga: Dibutuhkan Nutrisi Optimal Bagi Penyintas Kanker Anak dan Remaja
Jokowi pun, lanjut politikus PAN itu, juga seperti memikirkan jika ada peluang pendapatan devisa dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.
Saleh merasa jika pelayanan ini diperbaiki, akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena masyarakat tidak perlu membuang uang ke luar negeri untuk berobat.
"Kalau kualitasnya pelayanannya, dokternya, dan kemudian hospitality-nya itunya sudah bagus, saya kira orang akan tidak perlu lagi ke luar negeri untuk menghabiskan uangnya berobat," jelas Saleh.
Menurut Saleh, atas keinginan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga harus segera bergerak untuk keinginan Presiden ini. Salah satunya untuk meratakan pelayanan kesehatan hingga tersebar di seluruh Indonesia dan tidak hanya berpusat di Jakarta.
"Jadi kalau pelayanan kesehatan itu mudah diakses dengan baik ke seluruh Indonesia dengan kualitas yang sama dengan Jakarta, saya yakin masyarakat yang berobat ke luar negeri akan berkurang," tegas Saleh.
Legislator Dapil Sumsel III ini mencontohkan, jika banyak orang berobat ke luar negeri, contohnya orang dari Pekanbaru, itu lantaran biaya yang dibutuhkan untuk berobat di Jakarta sama bahkan lebih murah.
"Orang ke luar negeri itu sebetulnya mereka berpikir itu biayanya sama dengan di Jakarta karena di Pekanbaru tidak ada rumah sakit yang bisa katakan bisa menangani penyakit itu, daripada ke Jakarta dia bagus katakanlah ke luar negeri ke Kuala lumpur atau ke Brunei misalnya seperti," jelasnya.
"Kenapa karena biayanya sama ongkosnya sama bahkan mungkin lebih murah karena ke Malaysia lebih dekat misalnya daripada ke Jakarta. Karena itu ini yang saya kira juga penting pembangunan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia jadi hal yang sangat penting," sambung Saleh.
Karenanya, Saleh mendesak agar Kemenkes segera membuat road map pemerataan kesehatan seperti yang diharapkan oleh Presiden itu. Hal ini bisa melalui langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, kemudian tahapannya, dan terakhir dengan menyakinkan masyarakat soal proses pelayanan kesehatan Indonesia sama atau bahkan lebih baik dari luar negeri.
"Sosialisasi yang masif ke publik jika dilakukan maka bisa membuat mereka tahu rasanya kualitas pelayanan kita lebih baik. Apalagi juga disertai dengan dokter yang mumpuni dan berkualitas, maka saya yakin kedaulatan kesehatan Indonesia seperti keinginan pak Jokowi akan tercapai," tutup Saleh. (RO/OL-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Tidur cukup bukan sekadar istirahat. Ini 7 manfaat tidur berkualitas bagi kesehatan tubuh dan mental.
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut Indonesia kekurangan 92 ribu dokter dan meluncurkan program pendidikan spesialis hospital based.
KEBIASAAN kurang bergerak atau duduk terlalu lama saat bekerja alasan mengapa bahu, leher, atau punggung terasa sakit. 7 gerakan peregangan meredakan punggung bawah.
Peran brand dalam sektor kesehatan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat.
HINGGA Februari 2026, belum ada kasus positif infeksi virus Nipah di Indonesia.
MINIMNYA aktivitas fisik disebut sebagai salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami demensia atau Alzheimer usia muda
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved