Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Pencabutan PPKM Harus Didasarkan Pemikiran, Data, dan Proyeksi yang Kuat

Ardi Teristi
30/12/2022 09:38
Pencabutan PPKM Harus Didasarkan Pemikiran, Data, dan Proyeksi yang Kuat
Penumpang akan menjalani Vaksinasi Booster sebelum melakukan perjalanan menggunakan Kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu(21/12/2022)(MI/IRFAN)

Ketum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir Menyampaikan, PP Muhammadiyah akan mendukung kebijakan-kebijakan strategis terkait pandemi Covid-19, termasuk rencana pencabutan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Jika akan mencabut status PPKM tentu didasarkan pada pemikiran, data, dan proyeksi yang kuat," kata dia, Kamis (29/12).

Haedar berpesan, kalau mau mengakhiri status PPKM, fasilitas kesehatan tentu juga harus sudah kuat semua. Saat ini, kita diajak dalam proses baru untuk recovery.

"Harus ada juga sekoci kebijakan-kebijakan afirmatif ketika masih muncul pandemi. Jika muncul lagi pandemi, penanganan dan recoverynya seperti apa. Harus ada kebijakan komprehensif (dalam menangani pandemi)," kata dia.

Pada 2022, secara umum kasus Covid-19 cenderung melandai. Haedar Nashir menganjurkan, pemerintah memberi jaminan atas apapun kebijakan yang akan diambil terkait pandemi Covid-19.

Muhammadiyah dan semua jejaringnya telah melakukan berbagai upaya merespons Covid-19, hingga saat ini masih terus melakukan  proses recovery. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik