BKKBN Diseminasikan 35,3 Juta Data Keluarga Hasil Pemutakhiran 2022

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) dalam Pemutakhiran PK-21 2022, yang berlangsung selama September-November 2022.

Seluruh 35,3 juta data hasil Pemutakhiran itu akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan dalam Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) 2022 dan Forum Data Stunting di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Senin-Selasa (19-20 Desember 2022).

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Minggu (18/12), mengatakan Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan Forum Data Stunting bertujuan memberikan informasi atas hasil Pemutakhiran PK-21 2022 dan juga memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemutakhiran.

Baca juga: Kepala BKKBN: Enam Provinsi Prevalensi Stunting-nya di Bawah 20 Persen

Selain itu, Teguh menyebutkan juga melaksanakan koordinasi antarpemangku kepentingan yang terintegrasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

Teguh menjelaskan, sebanyak 35,3 juta data keluarga by name dan by address hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini digunakan Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). 

Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.  

Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

“Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dilaksanakan BKKBN pada 1 September 2022 hingga 30 November 2022,” kata Teguh.

Menurut Teguh, pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini BKKBN mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata. . Anggaran yang digunakan sebesar Rp314 miliar yang bersumber dari APBN.

Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) tahun 2022 dan Forum Data Stunting akan diikuti 1.106 orang terdiri dari pejabat dan pimpinan BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, kementerian dan Lembaga terkait.

Pelaksanaan secara hybrid, luring sebanyak 106 orang dan daring sebanyak 1.000 orang yang di antaranya adalah manajer pengelolaan pendataan dari seluruh Indonesia.

Ada delapan materi dalam diseminasi ini, yakni  rilis hasil sementara Pemutakhiran PK-21 tahun 2022, evaluasi pelaksanaan, Urgensi dan Pemanfaatan Data Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 sebagai pensasaran Data Kemisikinan Ekstrem, Pemanfaatan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 sebagai basis data Intervensi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Selanjutnya akan dilakukan roadmap data stunting, mengkonvergensikan sebagai sasaran percepatan penurunan stunting, dan juga sebagai bahan evaluasi pelaporan percepatan penurunan stunting oleh pemerintah daerah.

Dalam diseminasi ini juga akan dilaksanakan penandatanganan kerja sama (PKS) antara BKKBN dengan Badan Pangan Nasional sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MOU) pada bulan Agustus lalu di Kendal, Jawa Tengah serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). (RO/OL-1)