Kamis 17 November 2022, 10:44 WIB

Respons Kasus Gagal Ginjal Akut, Baleg DPR Harmonisasi RUU POM

mediaindonesia.com | Humaniora
Respons Kasus Gagal Ginjal Akut, Baleg DPR Harmonisasi RUU POM

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (kedua dari kiri) dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11).

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) mengakomodasi respons kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia.

"Gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA ini juga sudah dimasukkan," kata Ninik sapaan akrab Nihayatul Wafiroh dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Sebagai salah satu pengusul RUU, Ninik mengatakan bahwa kasus gagal ginjal akut yang merebak di Indonesia mengungkap masih lemahnya pengawasan terhadap proses pascaproduksi atau post-market, obat atau makanan sampai kepada konsumen.

"Selama ini yang diperkuat baru pada proses produksinya," ucapnya.

Baca juga: DPR Sebut RUU POM Perkuat Kelembagaan BPOM Lakukan Pengawasan

Untuk itu, Ninik menyebut dalam RUU POM ini pihaknya memasukkan pula pengawasan post-market terhadap obat ataupun makanan. "Jadi, bukan hanya masa produksinya, melainkan juga post-market-nya," ujarnya.

Sementara itu, terkait RUU Omnibus Kesehatan yang sedang dibahas Baleg, Ninik menyampaikan pihaknya belum bisa memastikan apakah RUU POM bisa dimasukkan atau tidak. "Kita masih butuh mendiskusikan banyak hal dari masyarakat untuk kita bawa ke Omnibus itu," terangnya.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Desy Ratnasari mengusulkan agar nantinya tata kelola prosedur terhadap pengawasan obat dan makanan diperketat.

"Kami mendapatkan informasi, bahwa ternyata yang di cek itu adalah bahan baku obat, ternyata kalau ada bahan tambahan itu tidak dilakukan pengujian. Barangkali ini perlu dimasukkan juga bahwa semua bahan baku maupun bahan tambahan yang akan digunakan menjadi obat itu masuk dalam kategori pengawasan," ujar Dessy.

Ia kemudian mengusulkan agar ada harmonisasi kebijakan dan perbaikan dengan melibatkan beberapa stakeholder dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

"Menurut saya, apakah BPOM diberikan kewenangan seperti FDA di Amerika untuk mengecek semua bahan bahan yang terkandung di semua obat, tapi kemudian Dirjen Farmasi juga merasa tidak terlangkahi sehingga ada kesetaraan dan kolaborasi," tutupnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

Update 7 Desember 2022: 3.351 Kasus Covid-19 Terdeteksi Hari Ini

👤MGN 🕔Rabu 07 Desember 2022, 23:41 WIB
Sementara itu, kasus aktif berkurang 230 sehingga menjadi 47.430...
AFP

Google Indonesia Membuka Program Bangkit untuk Anak Muda

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 07 Desember 2022, 22:54 WIB
Sejak 2019, sudah ada lebih dari 3.000 peserta dari bangku perkuliahan yang mendalami materi dan ilmu terkait teknologi terkini dari...
MI/Ramdani

Ini 35 Ide Kado untuk Hari Ibu

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Rabu 07 Desember 2022, 22:43 WIB
Beragam ucapan selamat dan kado akan banyak dijadikan pilihan sebagai bentuk terima kasih dan ucapan sayang kepada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya