Ketua DPD RI Badan POM tidak Bisa Lepas Tangan

KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyorot kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal akut pada anak.

Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan dapil di Jawa Timur, langkah menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan.

"Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG)," ujar LaNyalla dalam keterangannya, Selasa (8/11).

Dengan keluarnya izin edar, LaNyalla menilai Badan POM seharusnya telah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar.

"Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini," ujarnya.

LaNyalla pun meminta Badan POM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis vaksin imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak.

"Karena ada testimoni orangtua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal," tandasnya.

Senator asal Jawa Timur itu berharap Badan POM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

Ditambahkan LaNyalla, Badan POM juga jangan saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur Badan POM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat.

"Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas)," urai Ketua Dewan Penasihat Kadin Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Badan POM memutuskan untuk mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol (PG) dan produk jadi mengandung cemaran EG melebihi ambang batas aman. (RO/OL-16)