Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyorot kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal akut pada anak.
Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan dapil di Jawa Timur, langkah menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan.
"Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG)," ujar LaNyalla dalam keterangannya, Selasa (8/11).
Dengan keluarnya izin edar, LaNyalla menilai Badan POM seharusnya telah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar.
"Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini," ujarnya.
Baca juga: Polisi akan Panggil Pejabat Badan POM Terkait Kasus Obat Sirop
LaNyalla pun meminta Badan POM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis vaksin imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak.
"Karena ada testimoni orangtua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal," tandasnya.
Senator asal Jawa Timur itu berharap Badan POM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.
Ditambahkan LaNyalla, Badan POM juga jangan saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur Badan POM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat.
"Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas)," urai Ketua Dewan Penasihat Kadin Jawa Timur itu.
Sebelumnya, Badan POM memutuskan untuk mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol (PG) dan produk jadi mengandung cemaran EG melebihi ambang batas aman. (RO/OL-16)
Lanyalla pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI-KPSI periode 2011-2013.
La Nyalla telah menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2022-2027. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI pada 2013-2015.
Menurut Robert, anjloknya prestasi sepak bola Indonesia saat ini karena diurus oleh orang-orang yang sama sekali tidak kompeten
KOMITE Pemilihan (KP) PSSI telah mengumumkan total 100 nama yang bakal menduduki kursi-kursi di Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023-2027
Ketua DPD RI itu menegaskan dana sokongan tersebut hanya diberikan tanpa syarat pada tahun pertama dirinya menjabat sebagai ketua umum PSSI 2023-2027.
Untuk meraih kursi ketua umum PSSI periode 2023-2027, La Nyalla harus bersaing dengan sejumlah nama, seperti Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, serta Doni Setiabudi.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerjanya sebagai wakil rakyat
Menurut anggota DPRD DKI, Judistira Hermawan, kunjungan kerja dibutuhkan untuk tukar pikiran dengan daerah. Khususnya, terkait upaya melawan penyebaran covid-19.
Ia mengklaim dari hasil dari kunjungan kerja, pihaknya bisa mengetahui perkembangan dinamika masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan daerah dimasa pandemi Covid-19.
SATPOL PP Kota Depok, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Satpol PP DKI Jakarta hari ini.
Gubernur DKI Jakarta itu sudah mengenal Menlu Jepang Yoshimasha Hayashi sejak 14 tahun lalu. Tepatnya, sejak melakukan kunjungan kerja ke Tokyo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved