Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Dr. Siti Noordjannah Djohantini menilai muktamar ke-48 Aisyiyah yang sempat tertunda pelaksanaannya selama dua tahun akibat situasi pandemi covid 19, merupakan muktamar sangat monumental.
Ada empat alasan yang melatarbelakangi Muktamar Aisyiyah yang diikuti 1.978 peserta yang berasal dari 208 lokasi di 34 provinsi, termasuk Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah dari 8 negara ini, pertama adalah diselenggarakan dalam perkembangan teknologi yang sudah sangat maju.
Kedua, dalam situasi pandemi, Muktamar Aisyiyah harus diselenggarakan secara hibrida, yakni sebagian sidang dilakukan daring dan luring. Namun khusus gelaran 19-20 November 2022, Muktamar akan berlangsung secara luring.
Noordjannah menegaskan Muhammadiyah dan Aisyiyah merupakan organisasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi.
"Muktamar kali ini menjadi model pertama yang bisa diikuti dan diteladani serta dapat dilanjutkan oleh pimpinan Aisyiyah di berbagai tingkatan," ujar Siti Noordjannah Djohantini, pada Sidang Pleno I Aisyiyah di Auditorium Djazman, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Minggu ( /11).
Noordjannah menegaskan, Muhammadiyah-Aisyiyah menaruh perhatian mendalam pada pandemi Covid-19 dan berikhtiar menjadi organisasi terdepan untuk mengatasi dan mengakhiri pandemi Covid.
Yang jelas, lanjut dia, mundurnya muktamar hingga dua tahun, adalah bagian dari cara persyarikatan menghadirkan muktamar dengan seksama, yang bisa dijadikan teladan, dan bersabar untuk kepentingan yang lebih luas lagi.
Alasan ketiga, Muktamar Aisyiyah kali ini merupakan muktamar periode kedua babak abad kedua Gerakan Aisyiyah. "Muktamar kali ini menjadi momen penting bagi pergerakan Aisyiyah yang sudah hadir selama lebih dari 100 tahun, untuk berikhtiar secara sungguh-sungguh berkontribusi dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan universal," tegas Noordjanah.
Dia paparkan, periode abad kedua ini harus diisi dengan cita-cita besar Aisyiyah dalam pandangan Islam berkemajuan dengan semangat tinggi dan keikhlasan mendalam, untuk menjalankan jihad fi sabililah," ungkap Noordjannah.
Keempat, bahwa pembahasan materi muktamar, menjadi momentum penting. Yakni walaupun dekat secara virtual, dan jauh secara fisik, tetapi hati dan pikiran menyatu dalam sebuah gerakan perempuan muslim terbesar, untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan kehidupan kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan universal secara inklusif, yang tidak membedakan ras, golongan, dan agama.
Secara lengkap, Sidang Pleno I membahas materi muktamar yang meliputi Laporan Pimpinan Pusat Aisyiyah Periode 2015-2022, Program Aisyiyah Periode 2022-2027, lalu Risalah Perempuan Berkemajuan, dan Isu-isu Strategis dalam konteks Keumatan, Kebangsaan, dan dan Kemanusiaan Universal.
Ketua Penerima Muktamar ke-48, Prof.Dr Sofyan Anif berharap, Muktamar ke-48 Muhammadiyah-Aisyiyah berjalan suksea dan lancar. " Kemarin sidang pleno Muhammadiyah sudah berjalan lancar, semoga Sidang Pleno I Muktamar Aisyiyah hari ini juga tidak kalah lancarnya," harap pria sepuh yang menjabat Rektor UMS ini.
Dia katakan, kelancaran sidang pleno Muhammadiyah - Aisyiyah akan menjadi energi baru bagi panitia untuk mensukseskan muktamar. (OL-13)
Baca Juga: Risalah Islam Berkemajuan dari Muhammadiyah untuk Indonesia
Simak prediksi jadwal 1 Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah berdasarkan kalender masehi. Lengkap dengan jadwal imsakiyah dan persiapan puasa di bulan Februari.
Kemenag prediksi awal Ramadan 1447 H jatuh 19 Februari 2026 berdasarkan hisab dan rukyat, menghormati penetapan Muhammadiyah 18 Februari.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved