Kepala Perpusnas Kukuhkan 5 Pustakawan Ahli Utama

KEPALA Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengukuhkan 5 Pustakawan Ahli Utama. Kelimanya adalah Kamaludin dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Hartono dari Perpusnas, Luh Putu Haryani dari Sekretariat Daerah Bali, Supratomo dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur (Dispusip Jawa Timur), serta Mariana Ginting dari Perpusnas.

Dalam arahannya, Syarif Bando menuturkan bahwa pustakawan dituntut untuk mendukung peningkatan kualitas serta harkat dan martabat kaum marginal. 

Saat ini, pustakawan harus mampu untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan atas keberadaan perpustakaan dalam kehidupan masyarakat.

Baca juga: DPR Setujui Anggaran Perpusnas Tahun 2023 Senilai Rp723 miliar

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang digaungkan oleh Perpusnas dinilai sangat berperan untuk mengubah hidup masyarakat menjadi lebih baik. 

Dia menegaskan, perpustakaan secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembekalan kemampuan untuk masyarakat dalam membangun usaha kecil menengah.

"Yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang besar dengan mengimplementasikan 70% transfer knowledge yang ada di perpustakaan kepada masyarakat,” ujar Syarif Bando dalam keterangannya, Rabu (12/10).

Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Mariana Ginting, dalam orasi ilmiah menjelaskan bahwa penetrasi teknologi digital berdampak kepada timbulnya pergeseran kebiasaan membaca buku. 

Saat ini, para pembaca dimudahkan untuk mendapatkan informasi melalui gawai yang mereka miliki.

Seiring dengan penetrasi teknologi digital, penerbit juga dihadapkan dengan tuntutan baru untuk beralih menggunakan platform digital guna meningkatkan penjualan bukunya. 

“Tidak hanya buku tercetak, penerbit harus mampu menjual buku berformat digital,” terangnya dalam kegiatan Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama tersebut.

Berdasarkan pengamatannya, hasil tugas akhir mahasiswa jarang dibaca oleh masyarakat karena bahasa yang digunakan kaku, sehingga kurang menarik. 

Oleh sebab itu, untuk menambah jumlah penulis di Indonesia, dia menyarankan agar dibuat regulasi atau kebijakan yang mewajibkan setiap lulusan akademik selain skripsi, tesis, disertasi, juga menulis buku populer yang ber-ISBN sesuai dengan minat mahasiswa bersangkutan.

“Dengan demikian, karya dan jumlah penulis akan bertambah serta topik yang dibahas juga akan bervariasi,” imbuhnya.

Selain itu, perlu adanya jaringan penerbit yang kuat dan dapat berbagi sumber daya. Sehingga penyebaran terbitan akan menekan biaya distribusi dan membuat harga buku lebih murah.

Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Kamaludin, dalam orasi ilmiahnya, memaparkan pustakawan juga berperan dalam penataan sumber daya audiovisual terintegrasi nasional. 

Dia mendapati kondisi bahwa sumber daya audiovisual yang dimiliki empat lembaga yakni LIPI, LAPAN, BPPT, dan BATAN yang tergabung dalam BRIN, belum terintegrasi.

Pengintegrasian sumber daya audiovisual secara nasional diharapkan dapat menjadi modal pengembangan budaya riset. 

“Peran dan tanggung jawab yang diampu oleh pustakawan ini harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar instansi,” jelasnya.

Pustakawan Ahli Utama lainnya dari Sekretariat Daerah Bali, Luh Putu Haryani, memaparkan orasi ilmiah dengan tema Peran Perpustakan dalam Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Layanan INVOKASI. 

Dia menjelaskan, layanan perpustakaan di lembaga pembinaan tidak hanya sebagai tempat peminjaman buku, tetapi juga membina anak dengan Layanan Inklusi, Advokasi, dan Edukasi (INVOKASI). 

Baginya, anak adalah harapan bangsa di masa yang akan datang sehingga kehidupannya wajib diperhatikan dengan baik.

Pada penelitiannya, dia menemukan permasalahan Warga Binaan Anak (WBA) yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga masalah yaitu pendidikan, kepribadian dan psikologis, serta hiburan/rekreasi.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan program pembinaan yang komprehensif meliputi program pendidikan yang lebih luwes, bimbingan/advokasi kepribadian dan psikologi, serta program lain yang bersifat inklusi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Layanan INVOKASI sangat cocok diimplementasikan sebagai layanan ekstensi yang diberikan khusus untuk WBA di LPKA. (OL-1)