BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mendorong tercapainya total fertility rate (TFR) atau total rata-rata kelahiran yang ideal untuk mencapai pertumbuhan penduduk Indonesia yang seimbang. Sebab dengan pertumbuhan penduduk yang seimbang saat ini maka bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan TFR Indonesia yang ada di angka 2,24 saat ini ideal untuk membangun penduduk tumbuh seimbang. Hanya saja perlu komitmen bersama untuk menciptakan generasi unggul untuk menyongsong bonus demografi yang akan dimulai pada 2035 mendatang.
“Kenapa penting karena kalau itu tidak diatur nanti artinya terjadi piramid penduduk terbalik seperti di Jepang. Kan orangtua nya semakin banyak tapi yang lahir semakin sedikit. Itu terjadi sejak 20 tahun lalu Sehingga Jepang sekarang orang pada bilang bonus demografi di Jepang malah kekurangan usia produktif,” kata Boni dalam pernyataannya.
Boni mengatakan, pertumbuhan penduduk di Indonesia terus seimbang antara yang meninggal, lahir dan juga usia tidak produktif atau lansia serta menciptakan generasi yang unggul bebas stunting.
Oleh karena itu, Boni mengatakan BKKBN tengah merumuskan sejumlah strategi, diantaranya membuat data Angka Kelahiran Total atau Total fertility rate (TFR) hingga level kabupaten/kota.
“Yang belum ada itu TFR level kabupaten/kota. Data ini diperlukan oleh teman-teman di daerah dalam merencanakan pengendalian penduduk di level kabupaten/kota. Kalau mereka nggak punya angka TFR kabupaten/kota mereka nggak tahu jadinya. Kita sudah di atas atau di bawah provinsi atau nasional,” kata Boni.
Menurut Boni, melalui data TFR kabupaten/kota, pemerintah daerah bisa merencanakan pengendalian penduduk di wilayahnya. Sebab, Boni menegaskan data TFR nasional dan provinsi tidak bisa dijadikan tolok ukur pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan strategi kependudukan.
“Di daerah-daerah bisa melihat komposisi penduduknya seperti apa. Kalau terlalu banyak mungkin nggak TFR 2,1 tapi diturunkan 2. Kalau kecil 1,8 dinaikan lagi dong ke 2. Itu perlu sehingga nanti menjadi bagian dari pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan kebijakan program dan kegiatan pengendalian penduduk,” tuturnya.
Boni menjelaskan, untuk mendapatkan data TFR di tingkat kabupaten/kota, BKKBN akan menggunakan sejumlah sumber data diantaranya Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Sensus Penduduk milik BPS, data Survei Demograsi Kesehatan Indonesia (SDKI) milik BRIN, serta data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas milik BPS.
Kendati demikian, sambung Boni, BKKBN saat ini akan mengutamakan data PK21 dan dan Susenas lantaran data sensus penduduk dan SDKI belum terbarukan.
“Dan kita sudah punya lay overnya kalau dengan menggunakan data PK21 hasilnya seperti apa, dengan data Susenas hasilnya apa. Mana yang lebih bagus nantilah kita bedah lagi, mana yang angkanya lebih mendekati realita dan trennya lebih bagus untuk memperkirakan TFR ke depan seperti apa,” ujarnya. (H-2)
