Kerja Sama Menurunkan Prevalensi Stunting 3% di Tahun 2022

PERCEPATAN penurunan prevalensi stunting pada 2022 ditargetkan turun sedikitnya 3 persen melalui intervensi spesifik dan juga sensitif. Dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan juga penguatan tim implementasi Posyandu diharapkan target tersebut dapat terpenuhi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana TPPS perlu didukung oleh Kementerian/Lembaga (K/L) lain dan pastinya juga disokong oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Baca juga: Tanam Rambut kian Diminati

"Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran didukung data yang baik dan terintegrasi. Adanya alokasi anggaran tahun 2022 dan tahun berikutnya melalui APBN dan juga APBD provinsi, kota dan kabupaten," kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dalam Webinar Nasional: Generasi Bebas Stunting, Rabu (10/8).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, upaya yang bisa dilakukan seperti meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan pasukan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum.

"Di depan kita ada masalah yang sangat besar yaitu tingginya prevalensi stunting yang akan berpengaruh pada perjalanan masa depan bangsa. Bahkan mungkin juga bonus demografi yang sungguh yang sangat besar nantinya bisa terdampak," ujarnya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita, akibat dari kekurangan gizi, infeksi berulang, dan pertumbuhan tidak optimal terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.

Pencegahan stunting nasional menunjukkan penurunan dimulai pada tahun 2013 sebesar 37,29 persen pada tahun 2019 sebesar 27,7 persen hingga pada tahun 2021 turun menjadi 24,4 persen. Oleh karena itu, stunting dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dan prevalensi srunting diturunkan menjadi sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Sehingga dibutuhkan rata-rata penurunan per tahun kurang lebih sebesar 3,4 persen," pungkasnya. (OL-6)