Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENANGANAN stunting yang dilakukan sebelum bayi lahir dinilai akan lebih efektif. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sembari menyebut upaya itu bisa menekan angka stunting yang hingga kini masih tercatat 24,4%.
"Jadi intervensi spesifik yang kita berikan adalah ke remaja putri, agar jangan sampai kekurangan zat besi, kemudian ke ibunya pada saat hamil jangan sampai kekurangan zat besi dan juga jangan sampai kekurangan gizi," ujar Budi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Kamis (4/8).
Setelah itu, dapat dilakukan intervensi terhadap bayi yang sudah lahir. Seperti memberikan makanan tambahan hingga melarikan ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat apabila berat bayi kurang.
"Kalau kemudian benar-benar stunting mesti dikirim ke rumah sakit umum daerah (rsud) agar ada benar-benar makanan bergizi tinggi yang diberikan disana," terangnya.
Baca juga: 12 Provinsi Ini Jadi Fokus Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, Apa saja?
Budi menyebut seluruh langkah-langkah itu telah ia susun dalam 11 program yang bakal diimplementasikan di 12 provinsi prioritas penanganan stunting.
"Untuk intervensi spesifik Bapak Wakil Presiden (Ma'ruf Amin) meminta agar segera dijalankan untuk 12 provinsi agar bisa semua programnya mencapai target turun (angka stunting) ke 14%," jelasnya.
Lebih lanjut, dari 12 provinsi prioritas itu, pemerintah telah membagi menjadi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan lima provinsi lainya merupakan daerah dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara.(OL-5)
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
WAKIL Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (Tb), setelah India.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Syahri Putra Wangsa.
PEMERINTAH mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG)
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
MENTERI Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan fakta mengejutkan. Di Indonesia, katanya, dua orang meninggal karena tuberkulosis (Tb) setiap lima menit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved