Munculnya Radikalisme di Kampus Jadi Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

INDONESIA kembali dikejutkan dengan penangkapan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur sebagai bagian dari jaringan terorisme. Kejadian ini menunjukkan bahwa paparan ideologi radikal terorisme tidak mengenal status dan tingkat pendidikan. Infiltrasi paham ini telah lama masuk dalam sektor pendidikan dari berbagai celah yang diabaikan lembaga pendidikan.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas turut menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menilai sejatinya radikalisme di kampus merupakan tanggung jawab semua pihak. Dan upaya pembenahannya tidak bisa hanya dibebankan pada kampus semata, melainkan juga institusi pendidikan secara keseluruhan.

"Itu bukan semata-mata tanggung jawab pihak kampus, tetapi juga institusi pendidikan secara keseluruhan, mulai dari SMP, SMA juga. Kalau doktrinnya di SMP dan SMA itu sudah kuat, ya tentunya ketika menjadi mahasiswa juga mereka tidak bisa digoyahkan. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama," ujar Darmaningtyas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/6).

Dia melanjutkan, tidak ada yang salah dengan sistem penerimaan mahasiswa di kampus, karena pada dasarnya perguruan tinggi merupakan tempat yang dipenuhi dengan perebutan pemaknaan yang juga ingin dimenangkan oleh setiap kelompok atau golongan untuk bisa eksis.

"Saya kira kalau dalam proses penerimaannya itu tidak ada yang salah. Tapi saya katakan bibit-bibit itu sudah muncul sejak dulu. Di mana pascareformasi itu justru di kampus kampus negeri dikuasai oleh kelompok-kelompok yang cenderung ke kanan," tutur pria yang juga menjadi Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta ini.

Darmaningtyas juga turut menyayangkan jika ada institusi perguruan tinggi yang cenderung meremehkan masalah radikalisme di lingkungan kampus. Menurutnya, hal ini cenderung akan membuat mahasiswa terhegemoni oleh pandangan-pandangan yang radikal yang tidak disadari.

"Sebenarnya akan menjadi bahaya kalau masalah radikalisme di kampus ini dianggap remeh, didiamkan saja dan tidak ada counter wacana. Karena jumlahnya kan mungkin sedikit. Justru karena sedikit itu mereka menjadi militan," jelasnya.

Sehingga, menurut pria kelahiran Gunung Kidul, 9 September 1962 ini, kunci utama guna mengurai persoalan radikalisme di lingkungan institusi pendidikan ialah bagaimana mewujudkan agar tatanan atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu terimplementasi dengan baik.

"Jadi kuncinya menurut saya di situ saja, sehingga orang tidak perlu mencari cari ideologi lain, kecuali dia melaksanakan dan mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini secara baik," katanya.

Baca juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila, Momentum Membangun Peradaban Bidang Moral

Adapun terkait kasus yang telah terlanjur terjadi di lingkungan kampus, Darmaningtyas menilai perlu dibangunnya kebijakan, yaitu melalui tangkal wacana, dan kampus perlu lebih menggalakkan upaya guna memperkenalkan ideologi Pancasila secara lebih nyata kepada siswanya dan tangkal perbuatan.

"Counter perbuatannya adalah dengan mengimplementasikan ideologi Pancasila secara nyata sehingga orang tidak lagi bermimpi tentang ideologi yang lainnya karena Pancasila pun sudah dianggap memberikan jawaban apa yang mereka inginkan," tegasnya.

Ia menilai kerentanan mahasiswa sehingga mudah direkrut oleh kelompok radikal adalah akibat dari melihat adanya ketidakkonsistenan di dalam kehidupan. Pancasila yang hanya 'dicekoki' sebagai sebuah teori dan hafalan tanpa contoh implementasi yang jelas dan konsisten.

"Jadi ibaratnya seperti tiap hari dicekokin ideologi Pancasila, tetapi itu tidak terlihat di dalam praktik, itulah kelemahan yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anak muda. Karena kebingungan anak muda melihat ketidakkonsistenan disitu," jelas pria yang juga Direktur Institut Studi Transportasi.

Terkait hal tersebut, dia menyebut ada upaya-upaya konkret yang bisa dilakukan oleh segenap intitusi pendidikan baik dari tingkat yang paling rendah, SD hingga perguruan tinggi. Hal itu guna membangun institusi pendidikan yang nyaman, untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran serta dapat menumbuhkan nilai toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Pertama, memberikan mata kuliah Pancasila kepada seluruh siswa di tiap tingkat pendidikan. Kedua, mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan olahraga. Ini kan yang tidak kita sadari, baik itu kesenian ataupun olahraga itu dapat mengurangi pandangan-pandangan yang radikal," ujar alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Karena, menurutnya, mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seni dan olahraga itu menjadi penting di lembaga pendidikan. Ini agar para siswa selain belajar, mereka juga dapat membangun kebersamaan melalui kegiatan seni dan olahraga. Karena dengan sikap seseorang yang tertutup dan enggan bersosialisasi, maka ia akan mudah dipengaruhi pemikiran radikal.

Terakhir, Darmaningtyas berharap ada upaya serius dari pemerintah dalam merespons kasus radikalisme di lingkungan pendidikan agar tidak semakin berlarut, melalui asistensi pendidikan Pancasila yang didahulukan dan digalakkan di awal masa pendidikan hingga berkelanjutan. (RO/S-2)