Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PROSES Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk Universitas Terbuka (UT) telah selesai diketok palu oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan RI, Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.HUM., C.N.
Disepakati enam kementerian yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rabu (5/4) dalam kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Terbuka (PTN-BH UT).
Setelah lolos dalam Rapat Harmonisasi, tinggal selangkah lagi proses menjadi PTN-BH dengan ditandatangani PP PTN-BH UT oleh Presiden RI. Sebelumnya RPP PTN-BH UT telah melewati pembahasan dalam Rapat Pra-PAK dan PAK.
Setelah rapat pleno, peserta rapat melalukan review RPP guna memastikan tidak ada kesalahan keterbacaan. UT sebagai subjek PTN yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan PTN lainnya pada pengelolaan sistem pembelajaran.
Baca juga: 20 Bidang Studi UI Masuk Ranking Dunia Versi QS WUR By Subject 2022
UT sangat cepat dalam mengusung transformasi menjadi PTN-BH dibandingkan dengan PTN satuan kerja BLU lainnya. Proses harmonisasi ini telah didahului dengan rapat pra Panitia Antar Kementerian (PAK) dan PAK yang telah dikomandoi oleh Inspektur Jenderal Kemdikbudristek.
Dalam sambutannya, Dirjen, Dr. Chatarina Muliana, S.H., SE., M.H, Inspektur Jenderal Kemdikbudristek, mengatakan UT memiliki keunikan dan UT sebagai satuan kerja BLU juga menjadi benchmark bagi PTN lain dalam mengelola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menurut Chatarina, UT paling cepat menjadi PTN-BH, di usia yang masih muda dan diantara PTN dengan satker BLU lainnya.
Diharapkan ke depannya, UT sebagai PTN-BH akan bergerak lebih cepat karena keleluasaan lebih tinggi.
Chatarina juga berharap setelah sah UT menjadi PTN-BH, dapat menjalankan amanat dalam mengelola perguruan tinggi, kualitas makin ditingkatkan.
"Karena tanggung jawab kita menyiapkan generasi untuk bangsa,” pesan Chatarina.
Rektor UT, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh untuk UT komitmen integritas agar UT naik kelas menjadi PTN-BH.
"Memenuhi harapan pemerintah, masyarakat, dan bangsa terhadap UT, dan siap meningkatkan layanan lebih baik," kata Prof.Ojat. (RO/OL-09)
. Status PTNBH mencerminkan kesiapan UNJ untuk berkontribusi nyata dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Universitas Trisakti ialah saksi mata perjalanan sejarah negara membangun peradaban pendidikan di Indonesia.
Pembatalan kenaikan UKT mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan pengurangan subsidi atas biaya operasional kampus negeri.
Kenaikan UKT diperkuat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ada kemungkinan kenaikan UKT yang akan dimulai tahun depan
Dengan status PTN BH, Trisakti akan mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Webinar ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan dukungan kepada guru, orang tua, dan siswa, dalam menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
NUO memahami pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya bagi sektor pendidikan.
Program pelatihan dari International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) bukan sekadar pendidikan kebijakan pertanahan dan pajak, melainkan perjalanan lintas budaya.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
THE principal’s role is not a career promotion from teaching, but a fundamentally different responsibility requiring leadership of the whole system (Michael Fullan, 2014).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved