15 Ribu Desa belum Miliki Satuan PAUD

SEBANYAK 15 ribu desa di Indonesia belum memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu menjadi pekerjaan rumah untuk segera dibangun, sebab pemerintah pusat menargetkan satu desa paling kurang memiliki satu satuan PAUD.

"Masih ada 15 ribu desa yang belum mempunyai satuan PAUD. Jadi bisa kita bayangkan mestinya kita ini membangun besar-besaran satuan PAUD," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri dalam Webinar PAUD HI Seri 2, Rabu (9/3).

Dia menegaskan membangun SDM berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Mulai dari pemerintah pusat, daerah dan kader-kader lapangan hingga masyarakat harus terintegrasi dengan baik.

Femmy mencontohkan Tiongkok bisa menjadi negara kuat saat ini lantaran adanya gerakan masif pengembangan anak usia dini. Negara tirai bambu itu memulainya dengan membangun satuan PAUD di setiap daerah.

"Salah satu kunci SDM Tiongkok tidak termasuk kategori pendidikan miskin karena mereka memperbaiki SDM-nya mulai dari siklus pertama dan utama," imbuhnya.

Untuk saat ini, lanjutnya, Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi. Apalagi untuk pemerintah daerah seharusnya bisa mendorong pembangunan satuan PAUD di setiap desa.

Baca juga: Kemendikbud: PAUD Bakal Jadi Jenjang Pendidikan Formal

Selain itu, dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) semua sektor harus diperhatikan. Kesehatan, tumbuh kembang dan penanganan stunting harus dilakukan sejak 1000 hari awal kehidupan.

"Semua harus punya pandangan sama, komitmen sama bahwa anak usia dini harus betul-betul terpenuhi kebutuhannya," ucapnya.

Direktur PAUD Kemendikbud-Ristek Muhammad Hasbi mengatakan satu desa harus memiliki satu PAUD untuk mendukung PAUD HI. Berbagai hambatan pembangunan satuan PAUD sendiri bisa disebabkan proses perizinan di daerah.

"Meskipun sudah ada 205 ribu satuan PAUD tapi ini perlu masih ada desa yang belum memiliki layanan PAUD secara legalitas dengan perizinan," ucap Hasbi.

Beberapa daerah, disebutnya, memiliki layanan PAUD yang melebih target satu desa satu PAUD. Hasbi mengapresiasi respons Pemda dalam membangun layanan PAUD. Namun, masih ada banyak daerah yang belum mencapai ambang batas.

Hasbi menambahkan pembangunan satuan PAUD memiliki alokasi anggaran dari dana desa. Sementara, Pemerintah pusat mendukung dengan dana BOP PAUD.

Plt. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana menyampaikan PAUD HI bisa berkontribusi pada penurunan angka stunting. Mulai dari membangun satuan PAUD, memperhatikan asupan dan tumbuh kembang anak di awal kehidupan bisa menekan prevalensi stunting.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan beberapa provinsi yang menjadi prioritas penurunan stunting.

"Ada 12 provinsi prioritas di antarannya 7 provinsi merupakan yang tertinggi, ditambah 5 provinsi penduduk terbanyak," ungkap Irma.(OL-5)