Wapres: Hindari Overregulation dalam Digitalisasi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menegaskan perlu adanya pengaturan regulasi secara proporsional agar seluruh proses digitalisasi dapat dikelola dengan baik. Hal ini untuk menyeimbangkan berbagai dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari proses digitalisasi dalam masyarakat seperti di sektor perdagangan, keuangan, perbankan, pendidikan, dan pelayanan publik 

“Pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan. Tendensi overregulation (regulasi berlebihan) perlu dihindari,” kata Ma’ruf pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional 2022 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin (7/2).

Hadir pada acara tersebut Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara M Ilyas Abibu, serta para jajaran perwakilan pejabat pemerintah pusat dan daerah. 

Baca juga: Wapres: Pemerintah Dukung Publisher Rights

Sementara, Wapres didampingi oleh Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.

Lebih lanjut Ma’ruf menyebutkan, pengaturan secara proporsional ini harus bersifat dinamis dan tidak diartikan secara kaku. Di satu sisi, pemerintah ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi seperti pengembangan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa. 

“Di sisi lain, kita ingin tetap melindungi iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, dan berekspresi melalui regulasi-regulasi yang mengatur segi-segi digitalisasi,” ungkapnya.

Wapres menegaskan, seiring peningkatan transaksi digital, aliran modal pun diproyeksikan akan terus masuk ke Indonesia sebagai negara tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara. Untuk itu, Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai pasar yang besar dari produk-produk teknologi digital global, tetapi harus mengambil manfaat digitalisasi ini dengan baik.

“Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu mengambil manfaat-manfaat alih teknologi dan inovasi. Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar hingga mikro dan kecil,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Ma’ruf berpesan bahwa penggunaan media digital saat ini adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menguasai dan tetap bijak dalam penggunaannya. 

“Kita harus mampu mengarungi dunia digital ini agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Melek teknologi adalah keharusan, termasuk bijak bermedia sosial. Media massa harus membantu menyediakan konten-konten mendidik untuk tujuan tersebut,” pungkasnya. (OL-1)