Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
FAKULTAS Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) menyelenggarakan Yudisium Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan Tahun 2021, Sabtu (22/1). Dalam yudisium kali ini, 1.469 mahasiswa dinyatakan lulus.
Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini, dihadiri langsung Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek, Temu Ismail, beserta pimpinan dari rektorat maupun Dekan seperti Wakil Rektor I Uhamka Prof Abd. Rahman A. Ghani, Wakil Rektor III Uhamka Lelly Qodariah, Dekan FKIP Uhamka Desvian Bandarsyah, serta Wakil Dekan II Samsul Maarif.
Rektor Uhamka, Prof Gunawan Suryoputro secara daring menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada peserta, dosen pamong, dan pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada Uhamka untuk menyelenggarakan program PPG serta menciptakan guru yang profesional bersertifikat.
"Tentu dengan kepercayaan tersebut meningkatkan komitmen Uhamka untuk memaksimalkan penyelenggaraan program PPG, pelayanan akademik dan non akademik. Dengan demikian peserta dapat meraih ilmu dengan maksimal,” terangnya.
Dalam sambutannya. Temu Ismail mengungkapkan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, ada beberapa tantangan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran sepert transformasi kepemimpinan, transformasi PPG, pembentukan komununitas pembelajaran disetiap provinsi, dan penyesuaian sinergitas kebijakan di masa depan. "Karena itu, guru mengemban tugas yang lebih berat kedepannya, karena hal itu merupakan pekerjaan rumah bersama untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa mendatang," ujarnya.
Sedangkan Rahman A. Ghani menyampaikan, guru harus bisa beradaptasi dengan tantangan pembelajaran 6C (Computational Thinking, Creative, Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Compassion) di era pendidikan abad 21 dimana semua serba digital.
"Mau tidak mau, kita terutama guru harus dapat menghadapi tantangan di era sekarang, pendidikan adalah salah satu jalan kita dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita. Maka diharapkan untuk mempersiapkan sebaik mungkin,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Desvian selaku Dekan FKIP. Ia mengatakan pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan negeri ini. Karena itu, pembangunan terseeut dipengaruhi oleh SDM terutama para guru.
"Kualitas pendidikan nasional ditentukan oleh guru. Jadi setelah PGG ini diharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan aspek yang dituntut keprofesionalitasan kita sebagai pendidik," jelasnya. (RO/OL-15)
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Satriwan menekankan bahwa Permendikdasmen 7/2025 ini secara egaliter memberikan kesempatan yang sama untuk membuat guru dapat menjadi kepala sekolah.
Program ini akan menyasar guru berusia 50-55 tahun dan akan mendapatkan keistimewaan karena pengalaman mengajar mereka yang sudah lama.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Raco merupakan guru SD sekaligus ranger sambilan yang menjadi tulang punggung literasi di Pulau Komodo.
Seluruh biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025 sepenuhnya ditanggung negara, baik melalui APBN maupun APBD.
Melalui program ini, para guru SD dan SMP di enam daerah wisata dilatih metode mengajar bahasa Inggris secara kreatif dengan sistem fun learning.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan peran strategisnya sebagai agen perubahan untuk pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pemenuhan ketersediaan guru di Tanah Air dengan berbagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah wilayah Indonesia.
SEJUMLAH platform digital diharapkan mampu mendorong proses implementasi Merdeka Belajar lebih cepat dan efisien. Namun, hal itu memerlukan kolaborasi semua pihak.
Beberapa kendala yang ditemui antara lain kurang maksimalnya guru dalam memanfaatkan penggunaan teknologi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved