PEMERINTAH memprediksi puncak gelombang omikron di Tanah Air akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang.
Proyeksi tersebut datang dari hasil trayektori yang dilakukan para pakar terhadap perkembangan kasus varian baru covid-19 di Afrika Selatan.
"Berangkat dari trayektori kasus di Afrika Selatan, puncak omikron di Indonesia diprediksi terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret," ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat terbatas, Minggu (16/1).
Kendati demikian, pemerintah memastikan sistem kesehatan di Tanah Air sudah siap menghadapi virus tersebut. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, alat kesehatan hingga tenaga medis sudah dalam kondisi yang baik.
Pelaksanaan vaksinasi penguat atau dosis ketiga juga akan dipercepat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat mobilisasi tinggi seperti Jawa dan Bali.
Upaya antisipasi selanjutnya adalah memperkuat protokol kesehatan. Persyaratan untuk masuk ke ruang publik akan semakin diperketat.
"Hanya masyarakat yang sudah menerima vaksin dua kali yang boleh masuk dan beraktivitas di ruang publik," tegas Luhut.
Pemerintah juga akan mendorong kabupaten/kota yang saat ini belum mencapai 70% vaksinasi dosis kedua untuk segera melakukan akselerasi.
"Semua itu adalah langkah mitigasi agar gelombang omikron tidak memberi dampak terlalu besar terhadap sistem kesehatan masyarakat," ucapnya.
Pria asal Sumatera Utara itu juga meminta masyarakat, dalam dua hingga empat pekan ke depan, dapat membatasi kegiatan di luar ruangan. Aktivitas di perkantoran, jika memungkinkan, sambung Luhut, juga sebaiknya dikurangi.
"Kalau perkantoran tidak perlu 100% yang hadir, ya tidak usah 100%. Jadi diatur saja, melihat situasi, terapkan 75% yang hadir untuk dua minggu ke depan," paparnya.
Ia menegaskan, kedisiplinan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menangani omikron dengan baik. Walaupun, pemerintah siap dengan seluruh mitigasi yang ada, namun di sisi lain masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas, itu akan menjadi sia-sia.
"Pemerintah memang siap, tapi langkah preventif merupakan kunci utama untuk menekan kasus. Sekarang kita batasi dulu mobilitas. Masyarakat harus bisa membatasi diri untuk bepergian, apa lagi ke luar negeri. Pejabat saja sudah dilarang untuk tidak ke luar negeri untuk tiga pekan ke depan," pungkasnya. (OL-8)
