KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pendataan dampak gempa bumi magnitudo 6,6 mulai kerusakan bangunan, jumlah warga terdampak, kebutuhan dasar warga terdampak, dan hal lain agar segera diselesaikan dan dimutakhirkan dengan baik. Ini perlu dilakukan agar percepatan penanganan darurat dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi percepatan penanganan gempa bumi M 6,6 Banten di Pendopo Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1). "Segera dari pemerintah daerah mohon terus melaksanakan pendataan lebih lanjut. Apakah dari ribuan rumah ini ada yang belum terlaporkan? Kemudian adanya yang luka berat luka ringan ini masih ada atau tidak?" jelas Suharyanto.
Kepala BNPB juga meminta agar posko darurat bencana segera dibentuk. Melalui posko itu, diharapkan seluruh kegiatan terkait penanganan darurat dapat dilakukan dan dievaluasi setiap hari selama masa tanggap darurat.
Di samping itu, Suharyanto menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan darurat. "Terutama segera dirikan posko. Nanti kami akan dampingi terus dari BNPB," sebut Suharyanto.
"Posko saya minta setiap hari melaksanakan kegiatan evaluasi. Tujuan utamanya keselamatan masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita menyampaikan bahwa setidaknya ada sekitar 200 warga yang mengungsi akibat terdampak gempa bumi. Namun, Irna memastikan bahwa sebagian besar mereka saat ini telah kembali ke rumah masing-masing. "Mereka telah kembali ke rumah," ungkap Irna.
Meskipun sebagian besar sudah kembali ke rumah, Kepala BNPB berharap agar pemerintah daerah tetap memastikan kebutuhan dasar warga tersebut dapat terpenuhi. Dia juga menekankan agar seluruh pihak dan jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang menyisir kebutuhan warga lain hingga tingkat RT dan RW.
Baca juga: Pemprov Banten Salurkan Bantuan Logistik Awal Untuk Warga Terdampak Gempa
Adapun menurut laporan Bupati Irna Narulita yang disampaikan kepada Kepala BNPB, ada sebanyak 1.100 rumah rusak yang meliputi 617 unit rusak ringan, 269 unit rusak sedang, dan 214 unit rusak berat. Selanjutnya ada 13 gedung sekolah yang mengalami rusak sedan termasuk 14 fasilitas kesehatan, 3 kantor pemerintahan, 4 tempat ibadah, dan 1 tempat usaha. (OL-14)
