Pemerintah Diminta Prioritaskan Vaksinasi di Daerah

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70% target sasaran meskipun vaksinasi booster sudah dimulai. 

"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70% (dosis lengkap) bagi masyarakat. Apalagi sampai pekan ini masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru 56,04%," ujarnya, Kamis (13/1).

Baca juga: Kemenag: Belum Ada Kepastian untuk Ibadah Haji Tahun 2022

Pemerintah juga harus memastikan kecakupan vaksinasi dan merata di daerah terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat. Dia juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70% seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat dan Papua. 

"Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70%. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi" ungkapnya.

Netty sangat setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Vaksinasi merupakan game changer untuk melawan pandemi covid-19 terlepas berapapun dosis yang diberikan. 

"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman Pandemi Covid-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis." tandasnya.

Hal penting yang juga harus dilakukan sambungnya yakni mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar publik bisa mengakses vaksin booster tersebut. Dia meminta pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster. 

"Banyak kombinasi serta jenis vaksin yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus dipastikan aman, termasuk cold storage-nya agar sampai ke daerah dengan maksimal. Data di aplikasi Pedulilindungi apakah sudah dibenahi? Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi pedulilindungi bermasalah. Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi pedulilindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis," tukasnya. (OL-6)