Senin 10 Januari 2022, 20:21 WIB

PP 1/2022 Memperkuat Peraturan Teknis Soal Cagar Budaya 

M. Iqbal Al Machmuci | Humaniora
PP 1/2022 Memperkuat Peraturan Teknis Soal Cagar Budaya 

Antara/Wahdi Septiawan
Situs Cagar Budaya Masjid Tuo Kayu Jao di Solok, Sumatra Barat

 

KETUA Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Wiwin Djuwita Ramelan menilai dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebetulnya lebih bisa memperjelas peraturan teknis. 

Secara prinsip tidak ada perubahan dan bisa dilakukan oleh semua orang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Setelah pendaftaran dicek oleh tim pendaftaran dari daerah cocok atau tidak menjadi cagar budaya. 

"Jika cocok maka diserahkan ke tim ahli cagar budaya di daerah sesuai lokasi penemuannya, jika benda diperkirakan dari luar negeri bisa ke kementerian," kata Wiwin saat dihubungi, Senin (10/1). 

Setelah itu tim objek yang diduga cagar budaya (ODCB) menyerahkan rekomendasi itu ke bupati /wali kota/menteri untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Jika situs itu ada di 2 kabupaten bisa melalui gubernur, sehingga sesuai dengan jenis, wilayah, dan status ditetapkan oleh 4 pejabat tersebut. 

Jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya baru didaftarkan ke register nasional. Ketetapan sebagai cagar budaya yang menandatangani tetap bupati/wali kota tergantung wilayah situs itu ditemukan. 

"Sejatinya kajian itu sejak awal dilakukan oleh tim cagar budaya daerah tetapi registrasi dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek," ujarnya. 

Wiwin juga mengakui sebelumnya ada kesalahan di Kemendikbud-Ristek itu menerima registrasi situs yang belum menjadi cagar budaya. Kementerian tersebut memiliki pangkalan data semua orang mendaftarkan itu padahal register nasional khusus yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. 

Baca juga : Dua Remaja Mayang dan Chika Mampu Terbebas dari Trauma Perundungan Siber

"Dengan adanya PP mekanisme ini dibetulkan supaya prosesnya sejak awal penemuan, pencarian, lalu pendaftaran, pengkajian, penetapan, dan pencatatan sebagai cagar budaya jelas tahap-tahapnya PP itu memperjelas kok," tegasnya. 

Dihubungi terpisah, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Marduati, menilai sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB) maka setiap daerah harus membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk melakukan kajian tentang cagar budaya yang ada di sekitar mereka dengan melakukan pemeringkatan. 

"Karena pada dasarnya cagar budaya yang ada di sekitar lingkungan hidup masyarakat adalah milik mereka dan yang paling mengerti tentang cagar budaya tersebut adalah masyarakat sekitar," kata Marduati. 

TACB tingkat kota/kabupaten akan melakukan pemeringkatan tingkat kota/kabupaten begitu juga dengan tingkat provinsi dan nasional. 

"PP ini adalah penguatan dari UUCB tersebut sehingga daerah semakin kuat dalam meregistrasi, membuat pemeringkatan, menjaga dan melestarikannya," tegasnya. 

"Di dalam PP ini juga diamanahkan bahwa dalam hal pelestarian cagar budaya semua elemen masyarakat terlibat dalam hal pengelolaan cagar budaya ke depan," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

DOK Perbanas Institute

Perbanas Institute Sediakan Rp2,5 Miliar Beasiswa Untuk Mahasiswa Baru

👤Widhoroso 🕔Minggu 03 Juli 2022, 20:15 WIB
PERBANAS Institute Jakarta menyediakan beasiswa senilai Rp2,5 miliar untuk calon mahasiswa baru tahun...
AFP

Alissa Wahid Minta Petugas Bimbingan Ibadah Haji Perempuan Ditambah

👤Susanto  🕔Minggu 03 Juli 2022, 20:15 WIB
Mengingat, 57% dari total jemaah haji tahun ini merupakan perempuan. Sementara itu, petugas bimbingan ibadah dari unsur perempuan relatif...
Ist

Noice Gandeng Deddy Corbuzier Lewat Podcast Deddy Issues

👤Widhoroso 🕔Minggu 03 Juli 2022, 19:57 WIB
NOICE kini menggandeng Deddy Corbuzier lewat podcast original bertajuk Deddy...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya