Jangan Kendur Hadapi Omicron

PEMERINTAH batal menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia guna mencegah lonjakkan kasus covid-19 di libur Natal dan Tahun Baru 2022. Keputusan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Di awal dikatakan PPKM level 3 namun turun menjadi level 1 membuat mayarakat yang tadinya sudah melupakan Nataru sekarang jadi buru-buru pesan tiket," ujar Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam, saat konferensi pers di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Senin (20/12).

Baca juga: Membumikan Omicron Melalui Komunikasi Komunitas

Menurutnya, berkaca pada pengalaman Nataru 2021, tren peningkatan kasus covid-19 di Indonesia terjadi lantaran tingginya mobilitas masyarakat saat libur Nataru. Sehingga dikhawatirkan potensi penyebaran varian Omicron ikut meningkat karena selain sifatnya yang mudah menyebar dibandingkan varian Delta, vaksinasi di Indonesia pun masih belum merata.

"Jangan sampai masyarakat malah jalan-jalan di malam tahun barunya. Paling tidak kita turut meredam Omicron di tengah masyarakat," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pakar Komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyoroti pentingnya kepercayaan publik dalam keberhasilan penanganan pandemi di suatu negara. Menurutnya, kebijakan yang cepat berubah akan menimbulkan paradoks yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Apalagi di tengah situasi ketidakpastian ini, penting untuk menjaga kepercayaan publik terus tumbuh," imbuhnya.

Ia menyebutkan ketidakkonsistenan penanganan komunikasi yang dilakukan pemerintah ini terjadi seperti di awal pandemi yakni Maret sampai Mei 2020. Menurutnya, ada komunikasi tidak produktif yang dilakukan pemerintah sehingga membuat kebingungan di tengah masyarakat.

"Terutama kita di lapangan menghadapi 3 tipe masyarakat, ada yang menerima vaksin, ada yang menolak, ada yang menerima dan menolak tergantung pada informasi yang mereka terima," paparnya.

Pola komunikasi ini, sambung Gun Gun, diharapkannya lebih baik lagi di tahun mendatang dan berupaya untuk mendekatkan ke level basis masyarakat. Hal ini menurutnya sangat penting terutama pemerintah hingga saat ini masih dibanjiri dengan hoaks terkait pandemi.

"Jaringan komunikasi pemerintah tidak boleh kendur, baik di level pusat maupun daerah. Kalau perlu ke tokoh-tokoh dan organisasi masyarakat. Supaya jangan ada gap informasi antara pemerintah dan yang diterima masyarakat. Harus ada yang membumikan istilah medis terkait covid-19 agar masyarakat paham," pungkasnya. (Nov)