PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan aktivitas pertambangan menjadi salah satu pemicu utama kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Pasalnya, sebagian besar bekas-bekas galian dibiarkan terbuka, tidak direklamasi atau ditutup kembali.
"Di hulu ini banyak sekali yang rusak karena hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan dan juga kerusakan hutan karena perkebunan," ujar Jokowi di Sintang, Kalimantan, Barat, Rabu (8/12).
Dampak buruk yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan itu tidak hanya dirasakan di sekitar kawasan bekas pertambangan saja, tetapi juga di sisi hilir yakni lokasi-lokasi pemukiman yang cukup jauh dari titik galian.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan bekas pertambangan, terutama di daerah tangkapan air dan daerah aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi.
Upaya penanaman pohon akan dilakukan secara massif sehingga proses rehabilitasi berjalan dengan baik.
"Kita harap upaya ini juga dilakukan di tempat-tempat yang lain sehingga perbaikan lingkungan bekas tambang betul-betul bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Selain melakukan penghijauan, pemerintah juga akan membangun pusat persemaian untuk memproduksi benih yang nantinya akan ditanam di kawasan bekas tambang.
Jokowi juga memaksa perusahaan-perusahaan swasta besar untuk melalukan hal serupa sebagai bentuk tanggung jawab secara konkret dalam memperbaiki lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena memiliki potensi penyimpanan air tanah yang sangat besar.
"Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang," papar Siti.
DAS Kapuas membentang dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Kota Pontianak yang melintasi sejumlah kabupaten lain yakni Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak.
Sejak 2016, DAS Kapuas termasuk dalam target rencana strategis prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dipulihkan daya dukungnya karena pertimbangan tingkat kekritisan lahan.
Selain itu, secara khusus, Jokowi juga telah menetapkan pembangunan satu unit persemaian dengan kapasitas minimal 10 juta bibit per tahun.
"Ini bisa dilakukan dengan pola public-private partnerships. Ini juga saat di mana swasta harus ikut secara langsung dalam tanggung jawab pemulihan lingkungan," tandasnya. (Pra/OL-09)
