Staf Khusus Wapres: Industri Halal adalah Politik Perdagangan Interasional

STAF Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) bersama-sama mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024. 

Untuk menuju itu diperlukan ekosistem terintegrasi yang meliputi suprastruktur, infrastruktur, dan model bisnis yang dapat mengakselerasi industri halal dan produk halal sebagai keunggulan kompetitif (competitive advantage) Indonesia.

“Dengan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar posisi tawar untuk pengembangan industri halal semakin kuat sebagai competitive advantage dan juga bagian dari political trade (politik perdagangan) internasional,” ungkap Lukmanul Hakim saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Series Global Halal Hub di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/11). 

Untuk mendukung itu perlu political will dari semua pemangku kepentingan dan menangkap peluang ekonomi industri halal dunia yang sangat besar.

FGD seri ke-5 ini membahas mengenai “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor".

Para narasumber adalah pemangku kepentingan di sektor logistik, yaitu Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Direktur Utama Djakarta Lloyd Suyoto, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana, dan Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia Diana Yumita. 

Ekosistem industri halal terintegrasi, menurut Lukmanul Hakim, sangat penting untuk mewujudkan industri halal Indonesia yang berdaya saing, efisien, dan mampu menjadi pemimpin pasar di dunia.

Karena itu, pemerintah concern mendukung infrastruktur Kawasan Industri Halal (KIH) dan infrastruktur pendukungnya termasuk logistik halal, transportasi, hingga pelabuhan halal (halal port). 

“Halal port sudah dimiliki negara-negara lain seperti Malaysia, Belanda, Brasil, dan lainnya," papar Lukmanul Hakim.

Lukmanul Hakim menjelaskan, Wakil Presiden mendapat refocusing tugas untuk mewujudkan arahan Presiden salah satunya adalah pengembangan industri halal.

“Bapak Wapres meminta adanya langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” tutur Lukmanul Hakim.

Industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (islamic finance), modest fashion, pariwisata ramah muslim, farmasi & kosmetika, dan media & rekreasi (media & recreation).

Peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020/2021 berada di peringkat ke 4 dunia. Namun, perlu dicermati saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar.

Sementara negara-negara lainnya, termasuk negara-negara maju yang berpenduduk muslim sedikit, menangkap industri halal sebagai peluang pasar besar di dunia. 

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di dunia saat ini adalah Brasil, India, Amerika Serikat, Rusia, dan China, sedangkan Indonesia adalah negara sebagai konsumen makanan halal terbesar di dunia,” ungkap Lukmanul Hakim mengutip hasil kajian Dinard Standard yang bermarkas di Dubai.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama menyampakkan pemerintah berkomitmen untuk mendukung logistik UMKM termasuk UMKM produk halal.

Ia memaparkan selama pandemi Covid-19 memang terjadi permasalahan dalam logistik khususnya ketersediaan container, sehingga mengganggu lalu lintas perdagangan khususnya ekspor dan juga menimbulkan biaya tinggi.

“Bapak Menhub meminta kepada MLO (Main Line Operator)  bahwa 15 persen kontainer harus stay di Indonesia,” jelasnya.

Arif menyebutkan, subsidi biaya pengiriman untuk ekspor kepada pelaku UMKM melalui cargo consolidator, subdisi jasa pelabuhan.

Disamping itu, pemerintah juga memberikan subsidi/penugasan khusus pelayanan umum (public service obligation/PSO) kepada BUMN yang menurut kajian secara finansial tidak menguntungkan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkan maskapai penerbangannya dapat bekerja sama dengan UMKM untuk mendapatkan tarif khusus untuk UMKM ekspor, khususnya UMKM halal, melalui cargo consolidatior para pelaku UMKM.

Sementara Direktur Utama Djakarta Llyod Suyoto menyatakan siap berkolaborasi dalam ekosistem untuk mendorong UMKM halal dengan pelayanan pelayaran baik di dalam negeri maupun pengiriman barang ke luar negeri.

Di dalam negeri, Djakarta Llyod mengelola Tol Laut yang mengemban program pemerintah. “UMKM yang menggunakan tol laut mendapatkan diskon tarif 50%-60%,” ujarnya.

Pos Indonesia yang memiliki jaringan hingga pelosok negeri, juga menyatakan siap melayani logistik UMKM, termasuk UMKM halal, secara terintegrasi. 

“Pos Indonesia memiliki warehouse, cargo, sampai sistem pembayaran bagi UMKM," jelas Direktur Pos Indonesia Siti Choiriana. 

Sementara Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyatakan dukungannya dalam ekosistem logistik untuk mendukung ekspor produk UMKM halal. (RO/OL-09)