Kunci Keberhasilan Jangka Benah UGM

PADA 2019, Fakultas Kehutanan UGM menjalin kerja sama dengan Yayasan Kehati melalui program SPOS Indonesia (SPOSI) untuk mengimplementasikan konsep jangka benah pada dua lokasi pilot project di Jambi dan Kalimantan Tengah. Jangka benah pun mulai menemukan semangat baru karena dapat diujicobakan langsung di lapangan.

Selain itu, Fakultas Kehutanan UGM menjalin kerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, BPDAS Kahayan, dan perguruan tinggi lokal.

Tim peneliti merumuskan ada tiga kunci keberhasilan jangka benah sebagai solusi persoalan ketelanjuran kebun sawit di kawasan hutan. Pertama, aspek keberhasilan praktik agroforestri sawit; kedua, dukungan kebijakan; dan ketiga, penguatan kelembagaan.

Kami berusaha mengubah persepsi di kalangan petani sawit konvensional bahwa praktik mencampur sawit dengan tanaman lain dapat menurunkan produksi tandan buah segar (TBS). Caranya dengan memberikan kejelasan mengenai teknik agroforestri sawit yang tepat serta kejelasan perhitungan finansial kebun sawit campur. Hasil survei menunjukkan, tanpa ada kejelasan, sulit untuk mengajak petani sawit konvensional melaksanakan jangka benah.

Untuk mencapai hal tersebut, tim peneliti membangun demplot percontohan tanaman agroforestri sawit di Jambi dan Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, luas demplot jangka benah mencapai 170 hektare dan melibatkan 90 petani binaan dari 12 kelompok tani hutan. Demplot ini bertujuan mengetahui teknik agroforestri sawit yang paling optimal dan produktif sehingga dapat menjadi acuan bagi petani sawit lainnya.

Masuk kebijakan

Tim peneliti mengadakan diskusi intensif dengan para pihak pemangku kepentingan, khususnya dari pembuat kebijakan. Tim peneliti UGM bersama SPOSI secara simultan menyusun policy brief yang diajukan kepada pembuat kebijakan.

Perjuangan panjang akhirnya membuah hasil. Konsep jangka benah masuk ke dua kebijakan peraturan pemerintah (PP), yaitu PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP No 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Ketentuan tentang kewajiban melaksanakan jangka benah menjadi semakin jelas dengan turunnya Permen LHK No 7, 8, dan 9 Tahun 2021. Salah satu peraturan itu merupakan revisi Permen LHK No 83 Tahun 2016 mengenai Perhutanan Sosial, salah satu penghambat penyelesaian kebun sawit rakyat di kawasan hutan.

Untuk peningkatan kapasitas SDM, Fakultas Kehutanan UGM merancang Sekolah Jangka Benah (SJB) yang dapat diikuti seluruh pihak yang terkait, dari petani sawit, pegiat LSM, staf pemerintah (pusat dan daerah), hingga akademisi.

Sejak mulai dibahas pada 2018 oleh tim peneliti Fakultas Kehutanan UGM, perkembangan konsep dan implementasi jangka benah sudah berkembang cukup pesat dan berhasil menjadi kebijakan nasional untuk menyelesaikan kesengkarutan persoalan kebun sawit di kawasan hutan.

Dengan jangka benah, kualitas lingkungan diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan tetap memberikan keuntungan secara finansial kepada petani selama proses transisi dari sawit monokultur menuju bentuk hutan campur.

Perjalanan jangka benah masih sangat panjang. Tantangan utamanya ialah meyakinkan para pihak terkait bahwa jangka benah merupakan jalan tengah terbaik untuk mencapai keseimbangan antara profit, planet, and people. (Dro/Hym/X-6)

BIODATA PENULIS

Dr Hero Marhaento SHut MSi

Ketua peneliti

[email protected]

Jabatan

Dosen Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan

Ketua Tim Komite Riset Fakultas Kehutanan UGM (2020-sekarang)

Ketua Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM (2018-sekarang)

Pendidikan

S-3, Water Engineering and Management, University of Twente, Belanda

S-2, Geo-Information for Disaster Management, Ilmu Lingkungan UGM-ITC, Belanda

S-1, Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM